Yogisuprayogisugandi's Weblog

Kematangan Seseorang Dilihat dari Kebijakan Dia Mengambil Keputusan

PESAN SINGKAT SANG TERORIS

Posted by yogi suprayogi sugandi on July 23, 2009

Ketika bangsa Indonesia sedang bersuka cita dengan pesta demokrasi yang berlangsung, muncul kembali pesan singkat dari sang teroris dengan mengirim ledakan berupa bom ke hotel JW Marriot. Dari informasi terakhir yang penulis dapat dari berbagai media masa nasional dan internasional. Sudah 4 orang tewas, dan dua orang diantaranya adalah warga negara asing. Belum lagi masyarakat Indonesia lainnya yang mengalami luka berat dan ringan.
Lengahnya Pengamanan
Kita ingat kembali pada kasus pengeboman yang terjadi pada 5 Agustus 2003 sekitar pukul 12.45 WIB di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia. Ledakan itu berasal dari bom mobil bunuh diri dengan menggunakan mobil Toyota Kijang dengan nomor polisi B 7462 ZN yang dikendarai oleh Asmar Latin Sani. Ledakan tersebut menewaskan 12 orang dan mencederai 150 orang. Akibat peristiwa itu, Hotel JW Marriott ditutup selama lima minggu dan beroperasi kembali tanggal 8 September 2003. Kejadian tersebut terulang kembali pada hari jumat 17 juli 2009 ini pada pagi hari. Terulangnya pengeboman ini karena bangsa ini sedang sangat-sangat lengah terhadap keamanan.
Kelengahan setelah pesta demokrasi dari aparat keamanan ini juga merupakan pukulan telak terhadap demokrasi di Indonesia, dimana Indonesia sedang menuju kemajuan ekonomi dan politik. Bom yang terjadi di tempat yang sama ini merupakan strategi dari para penteror karena masa itu semua aparat keamanan memfokuskan pengamanan pada pemilihan presiden. Inilah yang disebut strategi perang perkotaan, dimana kelengahan adalah faktor utama yang dapat melemahkan lawan.
Jaringan pengamanan yang begitu lengah ini dimanfaatkan oleh para pengebom dengan memberikan pesan kepada pemerintah tentang keberadaan mereka. Keberhasilan pihak keamanan dalam memberantas kegiatan terorisme di Indonesia ini patut dipertanyakan karena dengan bukti seperti ini dapat disimpulkan bahwa jaringan teroris di Indonesia masih sangat kuat dan menjadi ancaman terhadap pembangunan negara.
Stabilitas keamanan dan ekonomi akan menjadi faktor ancaman berikutnya karena pesan singkat ini akan diikuti dengan pesan-pesan berikutnya jika aparat keamanan tidak mengambil tindakan cepat untuk menghancurkan sarang teroris ini. Gembong dan pimpinan pemboman inipun sampai saat ini masih buron Nurdin M Top, itulah nama sang penanggung jawab dari serangan pagi kemarin. Densus 88 sebagai aparat keamanan yang mengkhususkan pada kasus-kasus teroris harus mampu memecahkan kebuntuan dalam pengamanan ini.
Pesan Terhadap Dunia Internasional
Dua hari sebelum kedatangan tim nomor satu inggris Manchester United merupakan pesan singkat yang terbaik untuk menunjukan keberadaan mereka di Indonesia pada dunia luar. Aktivitas pemboman ini akan memicu teroris-teroris lain bangkit dan membuktikan pada jaringan teroris dunia internasional dan negara adikuasa tentang keberadaaan mereka yang masih kuat di Indonesia. Dengan adanya ketidak stabilan keamanan di Indonesia akan memicu ketidak percayaan masyarakat internasional terhadap kondisi Indonesia. Ekonomi Indonesia akan meredup dan akan menghancurkan tatanan toleransi antara warga negara, inilah yang diharapkan oleh sang teroris. Dengan adanya ketidakstabilan dan berpecahnya toleransi warga negara Indonesia maka akan sangat mudah warga negara Indonesia terpengaruh oleh diktum-diktum para teroris.
Perhatian dunia Internasional merupakan aspek penting dari keberhasilan operasi teroris tersebut, momentum tersebut dilakukan dengan mengirim pembom berani matinya ke Jalan Kuningan. Dengan semakin diperhatikannya mereka maka semakin eksis mereka untuk menggerakkan ide-ide sungsangnya. Citra Indonesia saat ini sedang benar-benar diatas angin, dimana perhatian dunia internasional sedang fokus terhadap pilpres dan keseluruhan pemilu yang aman, serta perekonomian yang cenderung membaik. Citra in perlu dipertahankan dengan menerapkan kebijakan keamanan yang baru jika pemerintahan baru muncul kelak.
Pembangunan kebijakan pengamanan melalui pengamanan berlapis dengan melibatkan masyarakat sebagai ujung tombak utama dalam konsep pembangunan keamanan semesta (Universal Security Development). Bangsa Indonesia saat ini mengalami krisis kepercayaan terhadap unsur-unsur keamanan, mungkin dikarenakan masa stabilitas politik yang diikuti stabilitas keamanan zaman orde baru. Saatnya bangsa ini memilii rasa memiliki keamanan itu adalah milik bersama, karena bangsa ini tumbuh tidak jauh dari unsur-unsur keamanan semesta.
Masyarakat Indonesia perlu ikut berkontribusi terhadap keamanan di negara ini, karena jika melibatkan dan memercayakan penuh terhadap aparat keamanan yang sangat terbatas maka akan sangat riskan dalam mencapai keamanan semesta bangsa Indonesia.
Kesinergian melalui kebijakan baru keamanan perlu melibatkan juga unsur-unsur kelompok-kelompok kepentingan yang dapat mengatasi salah persepsi terhadap kelompok kepentingan yang lainnya. Pembangunan manunggal masyarakat dan aparat keamanan perlu diciptakan agar memiliki rasa keamanan lingkungan yang sama. Manunggal pembangunan keamanan ini memang merupakan konsep lama, yang ditakuti akan disalah artikan. Tapi bangsa ini sudah pintar dengan indikasi pilpres dan pileg lalu yang aman dan damai merupakan indikasi bangsa ini sudah ketahap bangsa yang matang.
Undang-Undang No 15 Tahun 2003
Undang-undang ini perlu mendapatkan perhatian dengan menambahkan pasal tentang universal defence (pertahanan universal) yang melibatkan sendi-sendi masyarakat kebanyaka dalam semua segmen. Teroris sebagai kegiatan yang mengancam kedaulatan bangsa segarusnya melibatkan strategi pertahanan masyarakat sebagai pertahanan terdepan. Perlunya diaktifkan kembali konsepsi pertahanan di tingkat daerah terkecil ini sebagai bentuk melibatkan masyarakat dalam proses pengamanan dan ketertiban semesta.
Dalam tahap implemantasi masyarakat masih ada dua ketakutan, ketakutan itu antara lain pertahanan di tingkat daerah terkecil ini akan mengaktifkan nuasa demiliterisasi zaman orde baru. Oleh karena itu dalam tahap implementasi pembangunan pertahanan lebih banyak difokuskan pada kegiatan intelegen yang merambah ke masyarakat sebagai bagian atau integarsi dari pertahanan nasional. Teroris memanfaatkan aktivitas-aktivitas keramaian sebagai target utama, oleh karena itu juga undang-undang anti teroris ini harus memiliki faktor sosialisasi yang tinggi, agar masyarakat selalu waspada dengan keadaan sekitarnya.
Kesimpulan
Pesan singkat dari sang teroris ini perlu dijadikan pembahasan khusus dalam sektor keamanan dalam negeri, selain itu pekerjaan rumah pemerintah baru nanti adalah menghadapi daerah-daerah yang bergejolak di tanh air seperti di Papua, tidak perlu dana yang banyak itu dihabiskan di negara lain, walaupun partisipasi internasional penting, namun partisipasi pihak keamanan dalam negeri memiliki prioritas yang paling penting. Perlu adanya grand strategi tentang keamanan semesta yang melibatkan masyarakat kebanyakan sebagai bagian dari pengamanan.

Tulisan ini telah terbit di harian pikiran rakyat, bagi yang mengunduh diharapkan dapat menuliskan sumber rujukan, tq.

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

Perlunya Kebijakan Industri Kreatif

Posted by yogi suprayogi sugandi on April 27, 2009

INDUSTRI kreatif di Indonesia merupakan industri baru yang berlandaskan inovasi dan kreativitas sehingga memaksa produsen dalam industri ini untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk ataupun jasanya. Era krisis keuangan global yang terjadi saat ini merupakan salah satu penyebab perlu dikembangkannya industri kreatif ini secara serius. Industri kreatif merupakan cerminan industri dari usaha kecil dan menengah. Kota Bandung dan Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang mengawali industri kreatif ini, melalui inovasi yang dilakukan anak-anak muda yang memiliki bakat seni yang kemudian disalurkan menjadi industri-industri dalam negeri hingga bisa mencapai pasaran dalam bahkan luar negeri. Sebutlah usaha distro (distribution outlet) dan clothing yang marak di Kota Bandung, yang dirintis oleh pengusaha-pengusaha muda.

Perhatian pemerintah terhadap industri ini terbilang sangat kecil dibandingkan dengan perusahaan multikorporat. Kebijakan yang tidak berpihak terhadap pengusaha-pengusaha muda ini tidak diikutkan dengan pembuatan regulasi yang menguntungkan bagi mereka. Penguatan-penguatan distribusi akhirnya kembali dipegang oleh perusahaan-perusahaan besar yang justru memberangus semangat kreatif pengusaha muda tersebut.

Lintas usaha

Kebijakan yang selama ini ada masih menggunakan sistem kebijakan yang sangat lama bahkan sudah kedaluwarsa jika dilihat dari pasaran yang sudah berkembang. Bandung sebagai salah satu kota yangmenggantungkan pendapatannya dari jasa dan produk hilir, merupakan tempat tujuan wisata dalam dan luar negeri. Penulis pada 2008 lalu melakukan observasi terhadap penerbangan Bandung-Kuala Lumpur yang selalu penuh, bahkan pada April yang akan datang penerbangan maskapai ini akan ditambah menjadi tiga kali jadwal penerbangan. Ini merupakan gejala yang baik untuk meningkatkan industri kreatif tanah air.

Kebijakan dalam bentuk promosi lintas usaha dapat diperkenalkan ke negara lain atau memberikan insentif berupa pemotongan atau pembebasan pajak bagi para pengusaha di sektor industri kreatif ini. Promosi ini dapat dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memantapkan perekonomian dalam negeri. Promosi juga dapat dilakukan dengan memasarkan tenaga kreatif ini untuk bekerja di luar negeri. Penanaman investasi manusia di luar negeri bisa memancing industri asing untuk menarik tenaga kerja berketerampilan dari dalam negeri.

Promosi dalam bentuk-bentuk media masih diperlukan sebagai salah satu bentuk promosi yang memadai dan murah. Menggaet industri media periklanan dan industri media massa merupakan langkah awal untuk memajukan industri ini sebagai salah satu tren industri di dunia global. Kebijakan berupa promosi ini harus dimulai dengan mengintegrasikan sistem perusahaan penghasil barang atau jasa dan perusahaan distribusi dengan perusahaan media periklanan. Integrasi ini bisa dimulai dengan pemberdayaan pengusaha dengan modal kecil di industri kreatif dan media oleh pemerintah daerah. Inventarisasi pengusaha-pengusaha dalam industri kreatif adalah langkah awal yang baik untuk mengetahui kekuatan sebenarnya dari industri ini dan menghitung pertumbuhan serta pengurangannya setiap tahun.

Hambatan

Hambatan industri kreatif ini bukan hanya datang dari bentuk kebijakan, tetapi juga dari para pengusaha itu sendiri. Mereka dinilai belum memiliki mental entrepreneur yang profesional, seperti tata kelola keuangan yang masih menyatu dengan kebutuhan harian kemudian manajemen kepegawaian yang berdasarkan prinsip pertemanan tanpa adanya koridor hukum yang jelas dalam mengatur kepemilikan dan pembagian untung, sehingga ketika terjadi pecah usaha, industri tersebut akan mati seiring dengan pecahnya usaha tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan para entrepreneur muda ini harus dilandasi juga dengan mental yang kuat dengan motivasi memajukan usaha yang dirintis dari awal.

Pemberian pelatihan melalui pelatihan industri kreatif perlu digalakkan pemerintah dan dunia pendidikan seperti universitas. Bentuk pelatihan berupa pelatihan keterampilan dan manajemen perusahaan profesional sangat penting untuk mempertahankan kondisi pengusaha-pengusaha di industri kreatif. Perlu dibentuknya asosiasi pengusaha industri kreatif untuk memperkuat usaha ini sebagai salah satu bentuk usaha baru yang menekankan kepada inovasi dan kreativitas pengusahanya. Industri kreatif berbasiskan seni yang memang dimiliki masyarakat muda Indonesia merupakan suatu bentuk inovasi baru di saat terengah-engahnya industri-industri besar di Indonesia saat ini. Hambatan yang didapat dalam keberlangsungan industri kreatif ini antara lainnya ialah pemerintah belum memandang serius industri kreatif di Indonesia sebagai industri yang berpotensi mendatangkan devisa untuk Indonesia.

Kebijakan terintegrasi yang harus dibuat antara lain melindungi kreativitas anak-anak muda Indonesia ini dengan memberi kemudahan untuk mendaftarkan kreativitasnya sebagai hak cipta yang kelak boleh dipasarkan secara massal. Kebijakan terintegrasi ini bukan hanya untuk sektor manufaktur kecil dan menengah seperti distro dan clothing, tetapi juga sektor industri musik indie dan juga sektor seni murni seperti lukisan, handycraft, industri kreatif berbasiskan lingkungan seperti seni merangkai barang-barang bekas, dan industri lain yang memiliki basis inovasi dan kreativitas.

Solusi

Kebijakan berbasis industri usaha kecil dan menengah ini memerlukan pasar yang besar di dalam dan luar negeri. Industri kreatif di Bandung perlu dijadikan salah satu tren wisata Visit Indonesia 2009. Kebijakan ini dimulai dengan membentuk satu dewan atau lembaga, atau apa pun namanya, yang bisa mewadahi industri-industri ini terutama pemberian bantuan-bantuan dalam memasarkan produk dan jasanya ke dalam dan luar negeri. Perlindungan hukum berupa hak cipta juga penting karena beberapa industri kreatif Indonesia sering diserobot negara lain bahkan diklaim sebagai industri mereka. Pemberian kemudahan infrastruktur dapat berupa bantuan mesin-mesin atau alat-alat industri kreatif, sedangkan pemberian insentif berbasiskan bantuan modal usaha atau pemberian pelatihan keterampilan yang berkelanjutan (sustainable).

Integrasi beberapa komponen industri kreatif juga merupakan aspek penting dalam perolehan hasil kreativitas yang betul-betul baru dan belum ada di dunia. Sebagai contoh, band indie di Indonesia yang dilandasi dengan semangat membangun industri musik tanah air. Industri musik ini menjadi salah satu bentuk industri yang jarang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa memulai dengan pendataan potensi band atau studio musik yang menjamur di Bandung dan Jawa Barat, hingga kemudian menjadi salah satu industri yang benar-benar besar.

Kebijakan lainnya ialah dengan membangun suatu pasar seni yang bisa menampung aspirasi kaum muda untuk memasarkan produk dan jasanya. Pasar seni ini di negara-negara maju merupakan salah satu pasar yang bisa menampung produk-produk industri kreatif. Sebagai contoh, di Kuala Lumpur ada satu pasar seni yang memang tujuannya meningkatkan industri tanah air mereka, walaupun tak pelak lagi di dalamnya penuh barang industri kreatif dari Indonesia.

Pasar seni ini bisa dikolaborasikan dengan menampilkan band setempat, setiap minggu atau dua kali dalam satu bulan. Produk-produk yang masuk ke pasar seni itu sendiri harus didaftarkan sebagai produk setempat yang sudah memiliki hak cipta, untuk menjaga agar pasar ini tidak menjadi pasar biasa.

Terakhir, saya berharap industri kreatif di Bandung bisa menjadi tolok ukur industri kreatif tanah air, yang saat ini sedang mengalami guncangan ekonomi yang dahsyat, dan bisa memartabatkan kembali bangsa ini sebagai bangsa besar yang memiliki inovasi dan kreativitas. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai produk dalam negerinya sendiri.***

Penulis, dosen Administrasi Negara, FISIP, Unpad. Anggota Asosiasi Sosiologi Internasional (ISA), Barcelona, Spanyol, dan sedang menempuh pendidikan S-3 di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

*****Tulisan ini sudah dimuat di koran pikiran rakyat, mohon yang akan mensitir bisa menuliskan alamat emailnya, tq. hormat kami penulis.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Demokrasi, Anarkisme, dan Ide Bebas Rakyat

Posted by yogi suprayogi sugandi on April 27, 2009

Beberapa hari lalu, Ketua DPRD Sumatra Utara meninggal dunia, ada yang menyatakan penyebab kematiannya karena penyakit jantung, ada pula yang menyatakan akibat pukulan. Kematian Ketua DPRD tersebut merupakan pukulan telak terhadap pilar-pilar demokrasi di tengah-tengah pembaikan kondisi bangsa ini.

Kita merasa simpati terhadap keluarga yang ditinggalkan almarhum, sang ketua yang merupakan wakil lembaga demokrasi yaitu DPRD berusaha menegakkan demokrasi di tengah-tengah amukan massa yang anarkistis. Sehingga kita patut tahu apa itu demokrasi, apa itu anarkisme dan apa itu ide bebas yang bertanggung jawab.

Demokrasi & rakyat

Bentuk terpenting dari tren negara modern saat ini adalah dikaitkannya negara modern dengan demokrasi, kemudian produk ekonomi kapitalis dan ekonomi pasar. Hal inilah yang menyebabkan perdebatan sengit antara para ilmuwan saat ini. Konsep awal demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia. Demo berarti rakyat dan kratos artinya memerintah. Arti dasar kata demokrasi adalah sistem politik yang diperintah oleh rakyat, bukan kalangan monarki atau aristokrat. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya tidak. Seperti disinggung oleh David Held, pertanyaannya bisa dialamatkan pada setiap frasa berikut, “memerintah, pemerintahan oleh dan rakyat”.

Kita mulai dari frasa rakyat. Siapa yang dimaksud dengan “rakyat” itu? Dalam bentuk apa partisipasi rakyat? Persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk menjamin partisipasi rakyat?

Menyangkut frasa “memerintah”, yaitu, sejauh mana lingkup memerintah itu? Apakah terbatas kepada bidang pemerintahan atau ada demokrasi industri? Apakah memerintah mencakup keputusan sehari-hari yang harus diambil oleh pemerintah, atau hanya mengacu ke keputusan kebijakan utama saja?

Menyangkut frasa “diperintah oleh”, yaitu: apakah perintah “rakyat” harus dipatuhi? Bagaimanakah mengukur kepatuhan dan pembangkangan? Apakah ada kemungkinan di mana beberapa “rakyat” bertindak di luar hukum, jika mereka percaya bahwa hukum yang ada tidak adil? Kapan pemerintah demokrasi menggunakan cara kekerasan terhadap mereka yang dianggap menetang kebijakan pemerintah?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi beragam sesuai periode waktu dan masyarakat. Misalnya, “rakyat” sebelumnya sudah menyadari bahwa mereka sebagai pemilik, baik kalangan terdidik, rakyat awam, orang dewasa, pria, dan wanita. Kemudian pertanyaannya adalah rakyat mana yang harus diwakili, konsepsi rakyat memiliki beberapa kompleksitas keinginan yang bisa dijadikan isu-isu untuk kemudian diformulasikan dalam bentuk hukum oleh negara. Hukum-hukum ini kemudian dijadikan alasan dasar untuk membunuhi ide-ide lain yang bertentangan.

Fenomena semakin banyaknya ide-ide ini harus ditindaklanjuti dengan kemampuan menganalisis masalah-masalah yang benar-benar memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi dan diperlukan waktu yang cepat untuk menilainya.

Ada beberapa hal yang harus dicermati dalam kehidupan berpolitik di Indonesia yaitu kombinasi demokrasi dan kapitalisme global yang menyebabkan keamanan dan kebebasan dibuat satu pihak dengan mesin-mesin politik, ekonomi, budaya, dan bahkan mesin perangnya.

Pembedaan dari kombinasi demokrasi dan kapitalisme global ini sangat tipis hanya dibatasi oleh nilai sosial, agama, dan budaya. Arena demokrasi selalu dilandasi dengan tuntutan free idea, yang lebih mengedepankan isu-isu semusim, seperti contohnya kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), upah buruh, dan sebagainya. Beberapa isu-isu semusim itu jika tidak mendapat tempat, kelompok-kelompok yang tidak puas akan bertindak anarkistis dan cenderung lebih merusak.

Demokrasi kebablasan

Masa demokrasi sudah mulai luntur ketika nilai-nilai hormat- menghormati suatu keputusan seseorang ataupun kelompok di batasi kepentingan kelompok-kelompok lain yang berseberangan idenya dengan kelompok tersebut, tindakan-tindakan itu bisa bersifat menghancurkan tatanan free idea.

Demokrasi dan liberalisasi sangat erat kaitannya, ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa pembebasan ide adalah suatu bentuk liberalisasi yang tidak bertanggung jawab karena suatu ide tidak bisa dibatasi oleh kerangka berpikir manusia tapi dibatasi nilai-nilai norma yang legal di lingkungan manusia. Konsep free market idea biasanya dilakukan negara-negara maju atau negara industri seperti AS, yang dianggap telah dewasa untuk berpikiran secara rasional yang seimbang. Bahkan negara adidaya ini sudah menyumbang lebih dari 1 miliar dolar untuk menegakkan demokrasi di negara-negara dunia.

Pada zaman Yunani kuno, sistem demokrasi dengan acuan pasar idea telah digunakan pakar politik di zamannya dan pada zaman ini pasar demokrasi sangatlah berguna. Sehingga pada zaman itu, kota-kota kecil di bawah kerajaan Yunani kuno bisa disatukan dalam satu naungan tanpa membatasi ruang gerak kota-kota tersebut karena demokrasi digunakan secara partisipatoris. Mereka telah mengenal sistem referendum (pemilihan umum) yang dilakukan secara sederhana dengan melibatkan kelompok-kelompok kecil dari beberapa kelompok kepentingan baik di tingkat lokal ataupun di tingkat pusat sehingga seluruh aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik (Deden Faturohman dan Wawan Sobari; 2004).

Dari beberapa kelompok yang mengeluarkan ide tersebut biasanya terdiri atas kelompok kepentingan dan kelompok penekan yang selalu memberikan isu-isu dan ide-ide untuk melakukan dorongan dan tekanan terhadap para administrator dan legislator. Biasanya mereka bergerak dalam bentuk-bentuk payung hukum, contohnya adalah para NGO atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang selalu menjadi pihak-pihak yang mencetuskan ide-ide dan dorongan.

Indonesia sebagai negara yang besar menganut sistem demokrasi yang dilatarbelakangi faktor budaya bangsa memiliki kekuatan utama dalam mewujudkan free idea hal ini dikaitkan dengan kemampuan kekuatan budaya-budaya dari etnik dan suku yang ada di Indonesia. Gejala-gejala dalam free idea ini dimulai dengan free to speech (kebebasan dalam mengungkapkan pendapat), free to move (dapat bergerak dengan leluasa) kemudian, free to think (bebas untuk berpikir).

Kode etik dalam kebebasan selalu ada nilai batas yaitu tidak melanggar hak asasi manusia dan selalu bertanggung jawab dalam menjalankan kebebasan tersebut. Jika kode etik itu dilanggar maka bukanlah bagian dari konsep free idea dalam negara demokrasi. ***

Penulis, dosen Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, sedang menempuh pendidikan S-3 di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

****Tulisan ini ada di harian Pikiran Rakyat. mohon yang ingin mencitir menuliskan alamat webnya, tq

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Kapitalisasi dan Komersialisasi Dunia Pendidikan

Posted by yogi suprayogi sugandi on October 14, 2008

Pendahuluan

KAPITALISASI, liberalisasi, kebebasan dan demokratisasi penyebab dari semakin carut marutnya dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Bahkan untuk mengadakan suatu pendidikan yang berkualitas seorang individu harus menyediakan uang yang tidak sedikit. Saat ini di Indonesia sedang berjamur yang namanya sekolah internasional yang berbasiskan pengajaran secara bahasa inggris, dalam hasratnya pendidikan seharusnya bisa untuk semua kalangan dan golongan. Namun yang terjadi saat ini justru peng-kelasan beberapa pendidikan di Indonesia.

Sebagai ilustrasi anak seorang buruh di suatu perusahaan tekstil di Bandung dengan gaji hanya Rp 700.000,- dapat menyekolahkan anaknya di SD. Inpres dekat rumahnya dengan bayaran Rp 15.000,- untuk SPP-nya kemudian untuk keperluan sehari-hari keluarga kecil tersebut dihabiskan Rp 500.000,- (untuk hitungan 30 kali makan = @ Rp 15.000/keluarga (ayah, ibu dan anak), kemudian sisa uang Rp 50.000,- digunakan untuk transportasi dan SPP sang anakserta keperluannya) sisa Rp 200.000,- untuk bayar sewa rumah dengan ukuran

2×3 meter persegi dengan kamar mandi di dalam.

Dari ilustrasi diatas dapat anda lihat bahwa program pendidikan di Indonesia masih belum dijadikan tolak ukur semua keluarga. Pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dari kompetensi. Hal ini dilihat belum sampainya taraf kesejahteraan bagi keluarga itu sendiri secara insaniah keperluan asas dari manusia adalah sandang, pangan dan papan. Keperluan yang sangat mendesak lainnya adalah pendidikan anak, namun hal ini tidak bisa menjadi maksimal ketika harus di temukan pembatas adanya keterbatasan dan kekurangan anggran untuk pendidikan.

Pemerintah dan Dunia Pendidikan

Begitupun dengan pemerintah Indonesia saat ini yang jelas-jelas melanggar konstitusinya sendiri jika kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menyoal privatisasi pendidikan, rupanya pemerintah mulai menggeser tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pendidikan wajar diknas yang bermutu dan bebas biaya. Hal ini sangat kentara nuansa privatisasi itu sendiri setelah terlegitimasi dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Coba saja lihat, aroma yang terkandung dalam Sisdiknas begitu kental, di mana kewajiban pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam pendidikan dasar, menjadi kewajiban bersama dengan masyarakat.

Bila dipahami privatisasi pendidikan dan komersialisasi pendidikan merupakan dua hal berbeda. Privatisasi pendidikan jauh lebih luas daripada komersialisasi pendidikan dan dapat diartikan sebagai “proses perburuan keuntungan ekonomi dalam dunia pendidikan”. Namun, karena naluri keduanya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, maka antara privatisasi dan komersialisasi menjadi sulit dipisahkan.

Ada beberapa alasan yang mendasari terjadinya privatisasi pendidikan. Pertama, privatisasi didorong oleh motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya agar dunia pendidikan lebih efisien dan kompetitif. Pemerintah sering kali dianggap kurang mampu mengelola pendidikan sebagai sektor publik dengan baik. Akibatnya lembaga pendidikan menjadi tidak efisien, tidak kompetitif, dan tidak berkembang (mandek).

Dalam UU Sisdiknas pada pasal 9 misalnya, menyatakan bahwa “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”, dan pasal 12 ayat 2 (b) yang memberi kewajiban terhadap peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, terkecuali bagi yang dibebaskan dari kewajibannya sesuai undang-undang yang ada.

Pada pasal lain, UU Sisdiknas, yakni pasal 11, ayat (1) dan (2), dengan cara halus bertahap ingin menurunkan kadar “kewajiban” pemerintah menjadi “sunnah”, dengan kata-kata “menjamin terselenggarakannya” pendidikan dari suatu “keharusan”. Lengkapnya dinyatakan dalam ayat (1), “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggarakannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”, dan ayat (2), menyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggarakannya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.

Pada pasal 1, Bab 1, tentang ketentuan umum, ayat (18), dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab tunggal terhadap terselenggarakannya wajib belajar bagi warga negara Indonesia. Berikut bunyi ayatnya, “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”.

Gambaran tersebut terasa aneh, sebab dalam UUD 1945 yang diamandemen, menyatakan dengan tegas pada pasal 31 ayat (2), “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Hal itu dipertegas di ayat (4), “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

UUD 1945 telah mengamanatkan pelaksanaan pendidikan dasar gratis, ternyata sudah diakui pemerintah sendiri akan ketidakmampuannya. Hal itu tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menyatakan dengan tegas bahwa pemerintah belum mampu menyediakan pelayanan pendidikan dasar secara gratis. (RPJM, halaman IV.26-4). Kemudian, pengakuan yang sama juga terungkap dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang wajib belajar, di mana pemerintah mulai mengikutkan masyarakat dalam pembiayaan sekolah dasar. Hal itu diungkap pada pasal 13 Ayat (3), “Masyarakat dapat ikut serta menjamin pendanaan penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat”. Ujung-ujungnya dari pelegalan privatisasi pendidikan tersebut, secara nyata pemerintah ingin berbagi dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat. Saya sedikit mengutip tulisan dari harian pikiran rakyat pada tanggal 19/5 yang menuliskan tentang kepentingan pemerintah menuntaskan hutang pemerintah RI yang membengkak sampai dengan 1000 triliun rupiah, keputusan pemerintah yang mengedepankan hutang dari era kemerdekaan sampai dengan saat ini belum tuntas juga dan mengorbankan investasi masa depan yaitu human resources.

Pengunduran pembayaran utang luar negeri, efisiensi, atau penggunaan anggaran cadangan dapat menjadi solusi alternatif untuk memenuhi anggaran pendidikan 20% APBN. Selain bisa menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah juga tidak perlu memangkas anggaran untuk pos lain.

(Koordinator Panitia Anggaran Pendidikan DPR RI, drg. H. Tonny Aprilani, M.Sc)

Ada kutipan lain yang sangat menarik dan saya harapkan menjadi pedoman seluruh keluarga di Indonesia, kutipan ini diambil dari seorang Profesor di Antropologi dan Sosiologi di Universiti Malaya, dia menuliskan pentingnya untuk “enriching a human lives”, memperkaya kualitas hidup orang tersebut bukan dengan material tapi dengan ilmu yang berguna untuk hidupnya. Pendidikan di Indonesia masih kental akan pengaruh Massanisasi, semua infrastruktur dibangun untuk memobilisasi masa.

Gambar 1

Sumber : http://www.bps.go.id/sector/employ/table1.shtml

Dari data distribusi pendidikan di Indonesia tahun 1997-2001 dapat kita lihat bahwa semakin ke atas jenjang pendidikan semakin mengerucut menyerupai prisma kemudian pada beberapa bagian terkesan datar dari tahun ke tahun. Pada tabel tersebut juga akan kita lihat semakin berkurangnya massa pada level perguruan tinggi.

Bentuk Hegemoni dalam Dunia Pendidikan

Kapitalisasi dan demokrasi saat ini menjadi faktor yang sangat dipersalahkan bagi sebagian kalayak terhadap dunia pendidikan di Indonesia, hal ini dikarenakan kemampuan Pemerintah Indonesia untuk memajukan pendidikan masih sangat minim. Dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini bentuk-bentuk hegemoni banyak diambil oleh para pendidik yang notabene berafiliasi dengan beberapa kelompok keagamaan, kelompok politik ataupun hanya simpan nama institusi yang pernah terkenal sebelumnya, mengalami degradasi nilai-nilai alami pendidikan semua lebih mengedepankan keuntungan yang besar bagi perusahaan ataupun yang berbentuk yayasan. Keuntungan-keuntungan yang berlipat ganda tersbut bukannya dijadikan modal investasi pendidikan berupa Inovasi, Penelitian ataupun kreativitas lain namun lebih banyak digunakan untuk keperluan kedinasan ataupun keuntungan mutlak bagi pemilik.

Pembangunan sektor pendidikan melalui sektor penelitian, inovasi ataupun hal lain yang bersifat akademik lebih banyak dipegang oleh perseorangan yang notabene menjadi keuntungan tersendiri bagi pemilik penelitian tersebut, dan cenderung bentuk-bentuk inovasi dan penelitian tersebut tidak terpublikasikan sehingga masyarakat kebanyakan sebagai cek dan recheck utamanya tidak bisa mengakses secara jauh.

Keterlibatan dunia politik di dunia pendidikan di Indonesia juga menjadi perhatian khusus sebagai contoh bisa dilihat dalam contoh dibawah ini.

Dari persentase itu pun di luar gaji guru. Sungguh suatu kebijakan yang luar biasa. Mungkin kegalauan para pengamat pendidikan dan sosial adalah, benarkah subsidi silang dari dana segar itu dilaksanakan secara benar. Jangan-jangan sebagian dana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak mempunyai signifikan terhadap kualitas pendidikan. Kekhawatiran itu wajar-wajar saja karena dana yang diserap relatif sangat berarti.

Di salah satu universitas negeri saja, untuk Fakultas Kedokteran biaya pengembangan pendidikan mencapai Rp 175 juta, Fakultas Ekonomi Rp 40 juta, FKG Rp 40 juta, Farmasi Rp 35 juta, belum lagi fakultas lainnya atau lebih terkenal dengan jalur SMUP. Kalau dijumlahkan semuanya akan muncul juga angka yang fantastis.

Dari contoh di atas dapat kita lihat jika memang pemerintah daerah lain memiliki “will” yang sama dengan Pemerintah Daerah Kota Tangerang alangkah indahnya jalan investasi di dunia pendidikan Indonesia di masa depan. Kemampuan untuk memiliki itikad ini semua ada pada pembuat keputusan akhir yang di dalamnya adalah yang terhormat para wakil rakyat yang kita pilih saat pemilihan umum dulu.

Wakil rakyat dari DPRD Tangerang ini sangat memahami betul arti investasi pada dunia pendidikan, sehingga wajarlah jika saat ini Kota Tangerang menjadi kota yang mendapat penghargaan karena boleh mencapai keberhasilannya. Kemampuan para wakil rakyat yang memang sangat diharapkan masyarakat saat ini memang akan mengalami hambatan ketika bersentuhan dengan nilai-nilai ekonomi dan politik di dalamnya. Namun jika di urus dengan matang bisa mencapai seperti yang dilakukan oleh Pemda Tangerang saat ini.

Too Much Democratization Less Disciplines

Era perpolitikkan di Indonesia saat inipun mengalami yang namanya political dekadensi, penyalahartian arti sebenarnya tentang demokratisasi. Saya sedikit mengutip tulisan sebauah media masa luar negeri yang mengutip percakapan Mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kwan Yew saat mengunjungi negara tetangganya Filipina. Dalam pidatonya tersebut negara dengan penduduk mayoritas bangsa melayu tersebut dinilai terlalu menekankan aspek politik dengan jargonnya demokrasi namun menterbelakangkan disiplin dalam kehidupan kesehari-harian.

Saya mungkin sependapat dengan apa yang diucapkan Lee bahwa Indonesia-pun saat ini terlalu banyak demokratisasi dan kurang disiplin. Sebagai contoh dalam dunia pendidikan, coba lihat kasus kecil tentang ketua DPRD yang memalsukan ijazah SMA-nya, yang diukur dalam penetapan seorang anggota legislatif itu berpendidikan adalah pengalaman dia dalam mandapatkan pendidikan, tapi yang menjadi salah kaprah sekarang adalah ijazah dijadikan tameng untuk naik taraf. Inilah fenomena pendidikan dalam dunia kapitalis, semua dihargai dengan material.

Referensi :

1. www.pikiran–rakyat.com

2. www.bps.go.id

Posted in Pendidikan | Tagged: | Leave a Comment »

Perbezaan Program Pembasmian Kemiskinan di Indonesia dan Malaysia: Kajian Kes Bandung dan Kuala Lumpur

Posted by yogi suprayogi sugandi on September 11, 2008

Kuala Lumpur Slums Area

Kuala Lumpur Slums Area

Yogi Suprayogi Sugandi*

Pendahuluan

Kemiskinan masih menarik perhatian banyak pihak, termasuk para ahli akademik di berbagai bidang kajian. Kajian tentang kemiskinan selalunya melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya dan juga politik (Jamasy, 2004: 2). Ahli sejarah dan perbandingan kemiskinan mendefinisikan kemiskinan melalui satu garisan (continuum), kemahuan (want) bermula dari kebuluran, saradiri (subsistence), sosial coping dan akhir sekali partisipasi sosial. (George dan Howards, 1991: 2). Walau bagaimanapun, kemiskinan merupakan sebagai suatu masalah kehidupan sosial didalam masyarakat dunia ketiga, bukan hanya wujud pada masyarakat luar bandar, tetapi juga bandar. Seperti halnya dituliskan oleh ahli-ahli sosiologi, politik dan ekonomi di Indonesia, yang menyatakan bahawa kemiskinan termasuk dalam permasalahan sosial, tetapi apa yang menyebabkannya dan bagaimana mengatasinya tergantung pada ideologi yang dipergunakan (Oman Sukmana, 2005: 132). Maksud daripada ideologi ini adalah tergantung daripada bagaimana pentadbir negara menyelesaikannya.

Para ahli sains sosial telah mengumpulkan berbagai statistik untuk mengetahui betapa meluasnya fenomena kemiskinan yang berlaku di seluruh dunia dengan berpautan kepada beberapa petunjuk tertentu. Antara lain, kekurangan makanan, perkiraan usia purata dilahirkan, seberapa luas ketidaktahuannya dan lain-lain (Mohd Razali Agus, 2005: 36). Oleh sebab makanan merupakan keperluan asas untuk hidup dan pelbagai jenis kekurangan berlaku keatas diri seseorang. Namun apabila makanan sudah terpenuhi seseorang akan mencari perlindungan dengan membina rumah yang layak didiami sehingga seseorang itu akan mudah meneruskan kehidupannya. Di samping kedua-dua ukuran biologikal dan fizikal tersebut, telah ditambahkan pula kurang pendidikan sebagai indikator yang berkaitan dengan kemajuan sosial (Nabil Subhi ath-Thawil, 1985: 40). Untuk mencapai kemajuan sosial tersebut diperlukanlah pembangunan.

Pembangunan ditakrifkan sebagai sekumpulan usaha manusia yang dilakukan secara merdeka, terancang dan berterusan untuk meningkatkan kualiti kehidupan, matlamat asas pembangunan adalah memberdayakan manusia sebagai insan yang merdeka supaya dapat mencapai taraf kehidupan dan keadilan sosial yang lebih baik, ringkasnya, pembangunan bertujuan untuk memperkaya kehidupan manusia atau enriching human lives (Mohd Razali Agus dan Fashbir Noor Sidin, 1998: V).

Oleh sebab itu pembangunan dapat dikatakan sebagai sekumpulan program atau projek untuk memperbesar peluang manusia dalam mempertahankan dan seterusnya meningkatkan kualiti kehidupan, mempertinggi aksesibiliti dan memperkuat penyertaan yang menunjukkan petunjuk tentang kedudukan manusia sebagai diutamakan (put people first), merujuk kepada pentakrifan diatas pembangunan sosial dan ekonomi bertujuan untuk mensejahterakan sama ada manusia ataupun masyarakat. Secara tidak langsung mensejahterakan manusia dan masyarakat ialah membasmi kemiskinan dalam bentuk apapun (Muhamad Fadhil Nurdin, 1999: 18). Unsur manusia merupakan faktor kunci dalam pembangunan kerana manusia sebagai subjek atau pelakon sekaligus objek atau tujuan pembangunan. Ini bermakna bahawa pencapaian pembangunan adalah bergantung kepada kebolehan manusia dalam menterjemahkan berbagai isu pembangunan kemudian menggubal dasar dan merancang strategi pembangunan. Seterusnya, untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukanlah, program dan projek pembangunan serta mengawal prosesnya termasuk alokasi dan distribusi sumber-sumber atau faktor-faktor produksi, untuk membasmi kemiskinan (Chamshuri Siwar dan Mohd Haflah Piei, 1988: 14).

Isu kemiskinan negara-negara yang sedang membangun selalunya menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas di negara-negara maju. (Surathman Kastin Hassan, 1996: 70). Namun para penyelidik sosial kurang memperhatikan bahawa di bandar-bandar besar masih banyak masyarakat miskin yang perlu diberi perhatian. Kepesatan pembangunan sesebuah bandar merupakan daya tarikan kepada masyarakat kampung untuk berpindah dan merasakan bagaimana rasa kehidupan bandaraya (Mohd Razali Agus, 2005: 3)

Keadaan dan masalah kemiskinan dalam bandar, selalunya wujud didalam kawasan-kawasan setinggan di kawasan pinggiran bandar. Selama ini isu kemiskinan sering dihubungkaitkan dengan keadaan masyarakat luar bandar seperti di kampung yang terpencil ataupun kampung yang mundur (Mohd Razali Agus dan Yazid Saleh, 2004: 144).

Latar Belakang Kajian.

Kajian ini menyelidiki perbandingan program kerajaan dalam membasmi kemiskinan pada masyarakat miskin di bandar yang terpinggirkan antara Malaysia dan Indonesia, kerana selama ini mereka selalunya dianggap hanya sebagai masyarakat pelengkap para penduduk kaya di bandar-bandar besar, tanpa diperhatikan kebutuhan asasnya. Masyarakat miskin ini bekerja di sektor informal bandar dengan pendapatan yang rendah untuk bertahan hidup di bandar-bandar besar. Terdapat warga bandar yang tidak punya pekerjaan tetap dan melakukan jenayah sekadar untuk mempertahankan hidup (Mohd Razali Agus, 1995: 105). Bandar-bandar Malaysia dan Indonesia mempunyai ciri-ciri penduduk yang hampir sama, sehingga memungkinkan suatu kajian perbandingan dilakukan (Edi, 1997: 35). Tingkat penghijrahan ke bandar-bandar besar di kedua-dua negara ini mempunyai tingkat yang hampir sama di negara-negara Asia Tenggara, selain Thailand dan Filipina. Tingkat penghijrahan ini disebabkan kekurangan seimbangannya pembangunan antara bandar dan luar bandar (Mohd Razali Agus, 2005: 76).

Fenomena sosial seperti kemiskinan sendiri masih wujud di bandaraya Kuala Lumpur, Malaysia dan kota Bandung, Indonesia. Oleh kerana kemiskinan merupakan satu bidang kajian sosiologikal yang bukan sahaja dikaji sebagai suatu permasalahan dalam kehidupan masyarakat bandar, tetapi juga termasuk berbagai program kerajaan dalam pembasmian kemiskinan bandar. Pengambilan kes di bandaraya Kuala Lumpur dan kota Bandung ini kerana kedua-dua bandar ini memiliki ciri yang khas merupakan pusat perniagaan, pendidikan dan pelancongan. Oleh kerana itu adalah wajar jika kebanyakan warga yang tinggal di kawasan ini yang terdiri bukan daripada hanya terdiri warga tempatan, dan tetapi juga warga pendatang asing. Kuala Lumpur memiliki lebih kurang 22 institusi pengajian tinggi, termasuk awam (IPTA) dan swasta (IPTS). Kemudian beberapa pusat perniagaan yang besar terdapat di sekitaran Kuala Lumpur, begitu juga di Bandung yang memiliki lebih kurang 3 universiti awam (IPTA) dan 14 kolej swasta (IPTS), serta tempat perniagaan besar yang menyebar di seluruh kota Bandung. Jika di bandaraya Kuala Lumpur penduduk tempatan (lokal) adalah terdiri daripada warga Melayu dengan pendatangnya adalah warga etnik-etnik lain seperti Cina, India, dan Arab. Sedangkan penduduk tempatan di Bandung adalah etnik Sunda dan warga pendatangnya adalah etnik-etnik Melayu Jawa, Melayu Sumatera, Cina dan lain-lain (Diknas Kota Bandung, 1998: 3).

Pelaksanaan program-program pembangunan negara telah dapat meningkatkan taraf kehidupan rakyat di Malaysia. Kemajuan yang cemerlang dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB), 1971-1990 telah mencapai matlamat untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat bagi menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi, bagi mencapai hasrat dan matlamat Dasar Ekonomi Baru, pada tahun-tahun 1970-an penglibatan kerajaan begitu kentara sekali dalam kegiatan-kegiatan ekonomi menerusi pelaksanaan projek-projek pembangunan perindustrian, perniagaan dan sebagainya. Penglibatan sedemikian dapat dilakukan kerana ekonomi negara pada saat itu adalah kukuh dan kedudukan kewangan kerajaan Malaysia juga kuat. Tambahan pula pada masa itu sektor swasta pada umumnya tidak mampu memainkan peranan sedemikian (Mohd Razali Agus, 2001: 19).

Kemelesetan ekonomi di kedua-dua negara yang melanda hampir semua negara di Asia memaksa kerajaan melihat kembali peranannya. Kedudukan kewangan kerajaan dan hutang negara yang tinggi tidak memungkinkan ia menampung satu perkhidmatan awam yang besar saiznya. Disamping itu didapati setengah-setengah perusahaan awam tidak dapat dikendalikan dengan baik kerana kelemahan-kelemahan pengurusan, kurang pengalaman dan sebagainya. Ini termasuklah masalah perumahan bagi rakyat miskin, usaha yang bersungguh-sungguh untuk meningkatkan lagi taraf kehidupan penduduk di Malaysia telah diteruskan melalui

Dasar Pembangunan Nasional (DPN) yang merupakan teras utama dan dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia Kelapan, 2001-0055 serta Rancangan Malaysia Ketujuh, 1996-2000 (Mohd Razali Agus, 2001: 23). Matlamat utama dasar pembangunan negara ialah untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dapat dicapai, terutama melalui pembangunan perumahan kos rendah bagi orang-orang yang masih mendiami rumah setinggan (Mohd Razali Agus, 2001: 21). Fenomena setinggan telah menjadi masalah utama negara sejak dari dahulu lagi dan sering dikaitkan dengan gambaran yang bercanggah dengan nilai-nilai kehidupan yang ideal. Antara masalah tersebut ialah kesesakan penghuni, keadaan bangunan buruk dan berselerak, kemiskinan, masalah sosial, tiada kemudahan infrastruktur dan sebagainya (Mohd Razali Agus, 2005: 22).


1995

1997

1999

Jumlah

Bandar

Kampung

Jumlah

Bandar

Kampung

Jumlah

Bandar

Kampung

Warganegara

Malaysia

Kadar Kemiskinan

%

8.7

3.6

14.9

6.1

2.1

10.9

7.5

3.4

12.4

Bilangan isi Rumah Miskin

’000

365.6

83.8

281.8

274.2

52.4

221.8

351.1

86.8

264.3

Kadar Ketermiskinan

%

2.1

0.9

3.6

1.4

0.4

2.5

1.4

0.5

2.4

Bilangan Isi Rumah Termiskin

’000

88.4

20.1

68.3

62.4

10.6

51.8

64.1

13.5

50.6

Jumlah Isi Rumah Miskin

’000

4,212.3

2,315.8

1,896.5

4,488.1

2,449.8

2,038.3

4,681.5

2,548.0

2,133.5

Keseluruhan

Kadar Kemiskinan

%

9.3

4.1

15.6

6.8

2.4

11.8

8.1

3.8

13.2

Bilangan Isi Rumah Miskin

’000

418.3

99.3

319.0

332.4

64.9

267.5

409.3

102.7

306.6

Kadar Ketermiskinan

%

2.1

0.9

3.5

1.4

0.5

2.4

1.4

0.6

2.4

Bilangan Isi Rumah Termiskin

’000

94.0

21.8

72.2

67.5

12.2

55.3

7.1

15.6

55.5

Jumlah Isi Rumah

’000

4.497.7

2,449.7

2,048.0

4,924.0

2,660.1

2,263.9

5,047.0

2,725.9

2,3211

Jadual 1.2

Kadar Kemiskinan dan Bilangan Isi Rumah Miskin Malaysia (1995-1998)

Sumber : Rancangan Malaysia Kelapan, 2001-2005, 2001 :61, Mohd Razali Agus, 2000 : 86


Untuk mencapai pembangunan perumahan yang seimbang seperti yang ditekankan oleh Dasar Pembangunan Nasional, beberapa strategi baru telah diperkenalkan. Ini termasuklah dasar-dasar untuk mempelbagaikan asas industri perumahan, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dalam sektor perumahan, menggalakkan usaha peningkatan teknologi dalam sektor perumahan dan mengurangkan ketidakseimbangan struktur antara sektor perumahan bandar dan perumahan luar bandar serta antara wilayah maju dan wilayah mundur (Mohd Razali Agus, 2001: 1-2).

Sehingga kerajaan telah ikut serta dalam program ini dalam pembangunan perumahan dan melalui projek penswastaan yang dilakukan oleh kerajaan. Bahkan di bawah Rancangan Malaysia Kelima dan Keenam (1986-1995), program-program perumahan telah dilaksanakan dalam konteks konsep petempatan manusia (Mohd Razali Agus, 2001: 33). Di bawah ini penyediaan kemudahan-kemudahan sosial seperti sekolah, klinik dan dewan masyarakat ditekankan, sebagai tambahan kepada penyediaan kemudahan-kemudahan infrastruktur asas dan pengenal pastian peluang-peluang ekonomi. Ini merupakan satu kesinambungan bagi strategi pembangunan perumahan untuk meningkatkan kualiti kehidupan dan untuk mempertahankan perpaduan nasional.

Dalam Rancangan Malaysia Kelima (1986-1990), sektor awam telah merancang untuk membina 385,570 unit rumah kos rendah, tetapi hanya 45 % sahaja yang telah siap dibina. Dalam Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995), 602,723 unit rumah telah dirancang untuk dibina oleh kedua-dua sektor awam dan swasta. Walau bagaimanapun, hanya 24,430 unit sahaja yang telah dibina oleh sektor awam (Unit Bancian DBKL, 1991: 121). Masalah perumahan banyak disiarkan dalam akhbar-akhbar tempatan, terutamanya kesukaran untuk mendapatkan hak milik tanah, sijil kelayakan menduduki rumah, kerosakan rumah-rumah siap dibina, kelewatan menyiapkan projek tersebut serta projek-projek yang terbengkalai. Pada akhir tahun 1991, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia telah menganggarkan terdapat 173 projek perumahan yang terbengkalai yang melibatkan 40,363 unit rumah dan 26,129 pembeli rumah (Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 1991: 376). Pada tahun 1991 adalah dianggarkan jumlah keseluruhan projek-projek yang terbengkalai adalah RM 1,918.4 juta (Mohd Razali Agus, 2001: 23). Pembangunan perumahan kos rendah telah dicadangkan oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia sebagai salah satu program pembasmian kemiskinan bandar (Utusan Malaysia, 1996: 1). Setinggan ini juga ditulis oleh Mohd Razali Agus sebagai Masyarakat setinggan sering dihubungkaitkan dengan masalah kemiskinan, maka tindakan-tindakan penyelesaian masalah setinggan diharap dapat menyelesesaikan masalah kemiskinan (Mohd Razali Agus dan Melasutra Md Dali, 2004: 149)

Pelaksanaan projek PPR (Projek Perumahan Kos Rendah) bersepadu telah diputuskan oleh Majlis Tindakan  Ekonomi Negara (MTEN) dan juga Jemaah Menteri bagi mengatasi  masalah  dan menempatkan penduduk setinggan yang masih ramai di sekitar bandaraya Kuala Lumpur. Sebagai pemerintah yang bertanggungjawab  dan sentiasa merealisasikan harapan rakyat serta prihatin kepada permasalahan perumahan yang dihadapi oleh penduduk setinggan dan juga golongan berpendapatan rendah, Kerajaan Malaysia telah mengambil inisiatif dan langkah-langkah  positif  dengan  segera  untuk  membina lebih banyak  rumah kos rendah akan memenuhi keperluan mereka.

Kerajaan Persekutuan sedang melaksanakan Program Perumahan  Rakyat  (PPR) bersepadu dimana 35,000 unit   rumah   kos   rendah   akan  dibina disekitar ibu kota dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2005, sesuai dengan rancangan kerajaan untuk setinggan sifar pada akhir tahun 2005 (Unit Perancangan dan Jabatan Pengurusan Perumahan DBKL, 2004: 38). Langkah  tersebut  adalah membuktikan bahawa kerajaan Malaysia begitu  serius,   komited  dan  bertanggung jawab dalam menunaikan janji kepada rakyat bagi menyediakan perumahan  yang  selesa  kepada  keluarga setinggan dan golongan   berpendapatan rendah supaya golongan tersebut akan dapat menikmati taraf kehidupan yang lebih sempurna (Unit Perancangan dan Jabatan Pengurusan Perumahan DBKL, 2004: 39).

Pelaksanaan projek PPR bersepadu ini sedang rancak dijalankan. Sejak mula dirancang pada awal tahun 2000, sembilan belas projek PPR bersepadu sedang dalam peringkat pelaksanaan disekitar Wilayah Persekutuan, KualaLumpur (Unit Perancangan dan Jabatan Pengurusan Perumahan DBKL, 2004: 45). Bagi projek PPR Lembah Pantai, Kerinchi ini, kerajaan akan menyediakan 2,844 unit rumah yang akan  siap  dibina dalam tempoh 28 bulan (Unit Perancangan dan Jabatan Pengurusan Perumahan DBKL, 2004: 251). Pelaksanaan program PPR ini adalah merupakan salah  satu  usaha kerajaan dalam merangsang pertumbuhan negara  di samping memulihkan panorama ibu kota daripada penempatan setinggan menjelang tahun 2010 (Unit Perancangan dan Jabatan Pengurusan Perumahan DBKL, 2004: 35).

Bandaraya Kuala Lumpur dengan kemegahan bandarayanya yang megapolitan masih menghadapi permasalahan sosial seperti kemiskinan yang secara struktural dilihat dari segi kewujudan rumah setinggan ditengah-tengah gedung-gedung dan bangunan yang menjulang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya sebuah kawasan setinggan yang masih banyak rumah setinggannya atau kawasan sesak, di daerah Kampung Kerinci. Beberapa program penempatan semula rumah setinggan untuk warga kampung ini telah dilakukan oleh kerajaan dan sudah dilaksanakan oleh kerajaan dengan membina pangsa untuk mereka. Namun hingga kini warga Kampung Kerinci Bukit B Federal Highway ini enggan untuk pindah dari kampungnya sehingga kerajaan sukar untuk membangunkan semula kawasan Kampung Kerinci ini. Projek PPR telah dibuat dan dilaksanakan oleh kerajaan setempat, namun mereka mengalami kesulitan yang menghalang kemajuan kerajaan setempat untuk menempatkan kembali warga Kampung Kerinci di kawasan yang sudah disediakan oleh kerajaan secara kemas, sehingga memenuhi syariat Islam (Unit Perancangan dan Jabatan Pengurusan Perumahan DBKL, 2004: 33).

Sebagai perbandingan kota Bandung sebagai bandar keempat terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya dan Medan yang diwujudkan sebagai kota yang berwawaskan pada kegiatan perniagaan serta matlamat utamanya saaat ini menjadikan kotanya sebagai kota metropolitan, masih terdapat beberapa tempat yang masih terdapat banyak warga masyarakatnya yang berpendapatan tidak tetap serta tidak jarang yang menganggur secara mutlak.

Diambilnya bandar Bandung sebagai lokasi pembasmian disebabkan masyarakat miskin yang ada di bandar Bandung mengalami peningkatan yang cukup signifikan diakibatkan dampak kemelesetan ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini dapat dilihat di beberapa daerah yang padat akan penduduk miskin ini dan isu pengangguran ini sangat identik dengan kemiskinan. Bandar Bandung berfungsi sebagai bandar yang disandangnya iaitu sebagai pusat pemerintahan dari Kerajaan Negeri (Propinsi) Jawa Barat, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat pelancongan, dan pusat industri. Sehingga dengan fungsi bandar sebesar itu kemampuan memiliki jumlah penduduk yang setiap tahunnya terus meningkat. Kepadatan penduduknya meningkat, sehingga mencapai pertumbuhan 3.25% (1980 – 1990) yang terdiri dari 146 orang/hektar untuk kepadatan penduduknya disebabkan pertumbuhan semula jadi dan akibat arus urbanisasi (BPS, 1991: 23). Luas wilayah 16,730 hektar dengan terdiri dari 6 wilayah pembantu (Divisi Pemerintah), 26 kecamatan (District) dan 135 desa/kelurahan (Kampung (Sub-District)) dengan letak 10’70 BT dan 60’55 LS secara Geomorpologis dan terletak antara gunung Tangkuban Perahu, Burangrang, Malabar dan sebagainya (Badan Pusat Statistik Bandung, 1991: 34). Alamnya secara topografi miring ke selatan dan berbukit di bahagian utara, dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut untuk bahagian selatan dan 1,050 meter di bagian utara (Pemda Bandung, 1999: 19), menjadikan bandar Bandung memiliki posisi yang sangat strategik daripada daerah-daerah sekitarnya.

Dengan pertambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan, maka salah satu permasalahan kota besar di Indonesia ini adalah kemiskinan dan kepincangan perancangan bandar (tata kota,) serta kemelesetan ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997 juga mengakibatkan permasalahan terhadap berbagai sektor kehidupan (BPS, 2002: 78). Dampak dari kemelesetan tersebut seolah-olah telah menghancurkan hasil pembangunan yang telah berjalan sekian lama serta harapan akan adanya perbaikan kualiti hidup disebabkan pemenuhan keperluan hidup yang tidak dipenuhi oleh masyarakat miskin. Pada sektor sosial, hal yang paling signifikan mempengaruhi adalah menyebabkan meningkatnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja oleh syarikat-syarikat tempatnya bekerja (BPS, 2000: 28).

Seiring dengan berkurangnya lapangan pekerjaan, menurunnya kesempatan berusaha akibat kos kehidupan semakin tinggi serta tidak sesuai lagi dengan kemampuan daya beli masyarakat secara awam. Semakin tingginya harga barangan di bandar menyebabkan penduduk bandar menghadapi kehidupan sosial yang sukar untuk memenuhi keperluan hidupnya (Mohd Razali Agus, 1992: 33-48). Sehingga secara signifikan angka kemiskinan mengalami peningkatan, dimana angka bancian statistik mencatat pada tahun 1999 menunjukan tidak kurang dari 40 % atau sekitar 80 juta rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan (Media Indonesia, 1999: 5).

Kajian Kes

Dalam Jadual 1.1 dibawah dapat kita lihat bahawa jumlah penduduk miskin di kota dan di kampung dari tahun 1984-1998 mengalami pengurangan sedikit demi sedikit, itu menandakan bahwa program pembasmian kemiskinan dari kerajaan pusat boleh dikatakan berhasil (Media Indonesia, 1999: 5) Akan tetapi pada tahun 1998 mengalami peningkatan hampir 3 kali lipat dari angka penduduk miskin terakhir pada tahun 1996. Ini disebabkan oleh kemelesetan ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, sehingga pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan seakan kurang berhasil ataupun tidak sesuai dengan sasaran kerajaan pusat.

Jadual 1.1

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

(Juta)

No

Wilayah

1984

1987

1990

1993

1996

1998

1

Bandar

9.3

9.7

9.4

8.7

7.2

22.6

2

Luar Bandar

25.7

20.3

17.8

17.2

15.3

56.8

JUMLAH

35

30

27.2

25.9

22.5

79.4

Sumber: Media Indonesia, Indonesia dalam angka 1998

Dengan meningkatnya kemiskinan di Indonesia, beberapa program telah diiktirafkan oleh Kerajaan Indonesia untuk membasmi permasalahan tersebut. Pada awal tahun 2000 program-program tersebut dititikberatkan pada pemberian bantuan yang bersifat sementara seperti pengadaan program Operasi Pasar Khusus (Khas), serta beberapa program JPS (Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)). Program JPS tersebut diarahkan untuk tindakan penyelamatan terhadap masyarakat yang mengalami kemelesetan ekonomi secara langsung iaitu masyarakat golongan miskin. Akan tetapi program tersebut tidak dapat dikekalkan seterusnya disebabkan tidak adanya pemulihan dan berkelanjutan dari program JPS yang sudah sedia ada. Salah satu usaha kerajaan Indonesia dalam membasmi kemiskinan adalah Projek Pembasmian (Penanggulangan) Kemiskinan Perkotaan (Bandar) (P2KP).

Sementara itu Program P2KP ini dimulai pada tahun anggaran 1999/2000. Program ini bertujuan untuk membasmi kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan kemelesetan ekonomi dengan ruang lingkupnya adalah bandar-bandar besar di Indonesia. Pendekatan pada P2KP ini iaitu menganut pendekatan penyertaan (pemberdayaan) masyarakat sehingga adanya peran masyarakat sendiri dalam usaha pembasmian kemiskinan. Namun juga bersifat strategik dalam program ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang semakin menguat, sehingga diharapkan pada masa yang berikutnya upaya pembasmian kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Kerajaan menyalurkan dana sebesar Rp 900 Billion (±RM 360 juta) untuk P2KP, dana tersebut diperoleh dari pinjaman lembaga-lembaga penaja terutama Bank Dunia kepada kerajaan Indonesia (Tim P2KP Pusat, 2004: 31). Dalam pelaksanaannya P2KP di tingkat pusat telah dibentuk suatu pasukan koordinasi P2KP Pusat yang terdiri: Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional), Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Am. Tim Koordinasi pusat ini berperanan memberikan pengarahan mengenai rencana Program P2KP di wilayahnya. Untuk keperluan pentadbiran dan penyelarasan maka Tim Koordinasi Pusat membentuk pejabat Setia Usaha (Sekretariat) P2KP pusat yang berkedudukan di Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) serta terdiri dari lembaga yang ada dalam Pengawasan Pusat.

Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat P2KP Pusat dibantu oleh Konsultan (Penyelaras) Manajemen Pusat (KMP) yang terdiri dari ahli-ahli yang mempunyai kemampuan dalam aspek teknik dan pengurusan dalam pengelolaan projek untuk skala nasional. Pada tingkat wilayah, ditempatkan Konsultan (Penyelaras) Manajemen Wilayah (KMW) yang masing-masing menangani satu Satuan Wilayah Kerja (SWK). KMW ini kedudukannya di bawah KMP, terdiri dari berbagai ahli yang mampu menangani aspek pendampingan kepada masyarakat miskin di wilayahnya. Untuk memperoleh dana pinjaman dari P2KP masyarakat miskin di lokasi Kelurahan (Balai-balai Kampung) telah membentuk suatu kelompok usaha bersama yang dinamakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dengan terbentuknya kelompok usaha bersama diharapkan adanya kerjasama saling membantu dan bekerjasama untuk mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidupnya. KSM beranggotakan minimum 3 orang dari rumah tangga berbeza, yang tersusun berdasarkan kegiatan atau minat yang sama. Kegiatan KSM yang dapat diajukan untuk dibiayai oleh P2KP terdiri dari 3 Rang kegiatan iaitu Usulan Kegiatan Ekonomi Produktif, Rang Kegiatan Sarana dan pra-Sarana Pemukiman Fizikal dan Rang Kegiatan Pelatihan dan Keterampilan.

Disetiap balai-balai kampung penerima bantuan wujud Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai sama ada wadah ataupun forum pengambilan keputusan dalam kegiatan P2KP serta sebagai penjaga kelestarian dan keberlangsungan program di wilayah kampung tersebut (Tim persiapan P2KP, 1999: 10). Kaki tangan warga yang diakui komitmennya oleh masyarakat kampung sebagai penyelaras P2KP. BKM mempunyai tanggung jawab untuk menyelaraskan pengelolaan dana tahunan di masyarakat wilayah bantuan dan menentukan masyarakat mana yang layak untuk diberikan bantuan pinjaman. Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan (UPK) yang berperanan membantu BKM itu sendiri dalam pencatatan dan penyaluran dana yang disediakan setiap tahun pada KSM.

Rajah 1.2

Struktur Organisasi Pelaksanaan P2KP

<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> SHAPE \* MERGEFORMAT <![endif]–>

Menteri Keuangan, Menteri PU, Menteri Dalam Negeri, Bappenas

Gubernur (Menteri Besar) propinsi

Bupati/Walikota (Datuk Bandar) bandar

Tenaga Pembantu Kelompok

Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Badan Keswadayaan Masyarakat

Tim Koordinasi bandar-bandar

Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)

Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

Kader Masyarakat

Tim Koordinasi Pusat/setiausaha P2KP Pusat

Lurah (chief of sub-sub district)

Camat (chief of district)

Forum Konsultasi di bandar

Fasilitator kelurahan

<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> <![endif]–>

Garis Hubungan Komando/struktural

Garis Hubungan Koordinsi Pelaksanaan, Pembinaan, Pendampingan

Garis Hubungan Kontraktual

Garis Hubungan Kerja Tadbir

Sumber: (Pedoman Pelaksanaan P2KP, 1998: 20)

Mekanisme untuk memperoleh dana dalam P2KP ini, para KSM membuat cadangan yang isinya mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan (lihat Rajah 1.2). Pembuatan cadangan ini dibantu oleh fasilitator dalam hal ini dipekerjakan oleh KMW dan mempunyai tujuan membantu KSM melaksanakan perannya sendiri untuk membasmi kemiskinan melalui usaha-usaha yang dianjurkan oleh fasilitator. Setelah disetujui oleh fasilitator maka diajukan kepada BKM untuk diikhtiraf. Pihak Balai Kampung dalam hal ini berperanan mensosialisasikan P2KP, membantu penentuan balai kampung sebagai lokasi sasaran P2KP. Untuk koordinasi antara tiap balai kampung maka ditempatkan seorang pejabat kerajaan di tiap-tiap balai seksyen (kecamatan) untuk menjadi Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK). Adapun PJOK ini bertugas membantu BKM dalam proses pencairan dana untuk kegiatan KSM, membuat laporan perkembangan tentang pelaksanaan P2KP ditiap Balai kampung yang ada di Kecamatan. Dalam hal ini pihak Kelurahan tidak dilibatkan secara langsung dalam P2KP ini, namun berperanan sebagai pengawas dan pemantau pelaksanaan P2KP. P2KP di Bandar Bandung dimulai pada bulan November tahun 1999, pelaksanaannya dimulai dengan kegiatan sosialisasi oleh Dewan Bandar Bandung (Pemerintah Kota Bandung (PEMDA KOTA BANDUNG), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), Bandar Bandung termasuk ke dalam satuan wilayah kerja (SWK) IV yang dilaksanakan oleh LPPKM Universitas Winaya Mukti sebagai KMW.

Pelaksanaan program P2KP di bandar Bandung dibagi menjadi 2 tahap, tahap 1 pada tahun 1999 disalurkan pada 104 Balai Kampung (Kelurahan) sedangkan pada tahap 2 tahun 2002 disalurkan sebanyak 139 kelurahan mendapatkan dana P2KP dengan total dana yang disalurkan Rp 44 Billion (Bappeda Kota Bandung, 2001: 4). Dalam pelaksanaan tahap 1 Program P2KP ini masih mengalami kendala dan hambatan. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Tim Koordinasi P2KP di bandar Bandung masih terdapat gejala dimana pelaksanaan belum mencapai matlamat yang diharapkan. Daripada data kajian, hampir seluruh BKM yang ada di bandar Bandung mengalami tunggakan (Stagnate) dana. Dari 104 BKM terdapat 91 BKM yang mengalami masalah tersebut, sedangkan sisanya 13 BKM tidak melaporkan secara jelas hasil perkembangan P2KP di daerahnya. Hal ini merupakan bilangan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan bandar-bandar besar lainnya di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya dan Medan (Tim Evaluasi dan Monitoring P2KP, 2004: 23)

Jadual 1.2

Klasifikasi peratus berdasarkan level tunggakan per-BKM P2KP di Bandar Bandung Tahap 1 Tahun 1999-2001

Klasifikasi Peratus

BKM

Peratus dari keseluruhan BKM

0%-20%

21

20.19

20.01%-40%

40

39.43

40.01%-60%

21

19.23

60.01-80%

8

7.69

80.01%-100%

1

0.96

Report Tidak Jelas

13

12.50

Jumlah

104

100

Sumber: Bappeda Kota Bandung

Dari data Jadual 1.2 diatas dapat dilihat bahawa tingkat tunggakan (Stagnate) per-BKM yang ada di Kota Bandung pada tahap 1 Program P2KP. Untuk tingkat tunggakan paling rendah antara 0%-20% sebanyak 21 BKM dengan peratus dari keseluruhan BKM yang menerima pada tahap 1 ini 20.19 %, sedangkan tingkat tunggakan tertinggi antara 80.01%-100% ada 1 BKM dengan peratus 0.96 peratus dari keseluruhan BKM. Namun pada tahap tanggungan 20.01%-40% merupakan paling banyak purata BKM mengalami kendala tunggakan sebanyak 40 BKM dengan peratus BKM keseluruhannya 39.43%. Dari keseluruhan data yang diterima ada sekitar 13 BKM yang tidak melaporkan secara jelas hasil perkembangannya, 13 BKM antara lain: BKM Sukawarna, Kopo, Cigereleng, Ciateul, Babakan Ciamis, Husein, Sukaraja, Garuda, Cicaheum, Kebon Kangkung, Antapani Kidul, Sekejati dan Derwati (Bappeda Kota Bandung, 2001: 67).

Berdasarkan beberapa hal yang dihuraikan diatas, dapat dilihat bahawa latar belakang pembasmian kemiskinan di Malaysia di fokuskan kepada isi rumah setinggan untuk mencapai matlamat setinggan sifar pada akhir 2005, sedangkan di Indonesia lebih difokuskan pada peningkatan modal usaha melalui kelompok-kelompk usaha. Pelaksanaan Program Projek Perumahan Kos Rendah sudah berjalan dan rumah pangsanyapun sudah selesai dibina namun warga masyarakat Kampung Kerinchi Bukit B Kanan, Federal Highway tidak mahu meninggalkan rumah lamanya untuk pindah ketempat yang telah ditetapkan oleh kerajaan, begitu juga dengan pelaksanaan P2KP tahap 1 di bandar Bandung telah dilaksanakan hampir seluruhnya, akan tetapi mengalami kendala dalam tingkat tunggakan dana yang disediakan pada tiap KSM. Sedangkan sekitar 13 BKM belum melaporkan dengan jelas perkembangan P2KP di daerahnya sehingga pelaksanaan Projek Pembasmian Kemiskinan melalui Usaha Swadaya Masyarakat ini sudah-pun diketahui mengalami kemelesetan dalam mencapainya.

Beberapa Implikasi Dasar

Daripada hasil analis dan proses pengambilan data didapatkan bahawa Implikasi dasar beberapa program yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan matlamat yang di inginkan oleh kerajaan sehingga diperlukanlah penguraian secara lebih terperinci dalam beberapa hal dibawah ini, yang bisa memberikan beberapa implikasi dasar terhadap polisi-polisi yang telah dibuat dan diselaraskan dalam program P2KP dan Setinggan sifar 2005:

P2KP

Kesesuaian dalam Proses Penyelarasan P2KP

Adanya pertemuan dan sosialisasi ditingkat RW untuk membahas Pemasyarakatan/penyertaan masyarakat miskin dalam program P2KP, dengan menjemput warga masyarakat miskin dan tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir dalam pertemuan. Informasi yang didapatkan daripada para responden tentang adanya P2KP dikelurahan Sukawarna selain melalui pertemuan-pertemuan disampaikan melalui folder (buku kecil) dan poster mengenai P2KP dengan matlamat agar masyarakat miskin lebih mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam P2KP.

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Adanya pertemuan ditingkat Kelurahan dengan menjemput warga miskin di kelurahan, kemudian melibatkan peserta pertemuan untuk menentukan kriteria anggota KSM yang sesuai di kelurahan Sukawarna.. Pemilihan warga yang sesuai dengan kriteria hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut serta membentuk KSM. Pembentukan Pengurus KSM dengan melibatkan anggotanya.

Pembentukan Badan Ke-swadayaan Masyarakat (BKM)

Adanya pertemuan dengan warga kelurahan dengan mengundang KSM-KSM, pihak Kelurahan serta tokoh masyarakat Sukawarna. Penjelasan tentang peranan BKM sebagai pelaksana P2KP, kemudian para peserta mengajukan nama-nama yang berkemampuan dan bersedia untuk memimpin BKM Sukawarna. Setelah itu pemilihan Ketua BKM dan Anggotanya merupakan tokoh yang dianggap mampu dan mempunyai pengaruh di lingkungannya.

Penyusunan Usulan Kegiatan Usaha KSM

Dalam penyusunan usulan kegiatan KSM, dari semua responden merasa dilibatkan untuk hadir dalam penyusunan tersebut. Namun Adanya Tenaga Pendamping Kelompok (TPK) yang semestinya berperan membantu anggota KSM tidak terlihat perannya, ini dilihat dari hasil wawancara responden yang merasa perannya tidak membantu. Beberapa TPK tersirat hanya memanfaatkan dana P2KP dengan menjadi ketua KSM untuk meminjam modal untuk dirinya sendiri namun setelah itu perannya sebagai ketua tidak ada.

Penetapan Usulan Kegiatan KSM

Dalam menetapkan prioritas usulan kegiatan KSM, BKM Sukawarna mengadakan pertemuan dengan anggotanya serta tokoh masyarakat. Penetapan prioritas ini disesuaikan dengan dana yang tersedia di BKM Sukawarna dan untuk usulan KSM yang tidak memperoleh dana P2KP diprioritikan pada penetapan selanjutnya. KSM yang diterima proposal dan menerima dana P2KP kemudian membagikan dana tersebut kepada anggotanya sesuai dengan usulan masing-masing tanpa ada pemotongan dari Ketua KSM.

Pemanfaatan Modal Yang diperoleh dari dana P2KP

Dari 20 responden clan hasil lapangan bahwa 14 responden memanfaatkan dana P2KP untuk kegiatan usahanya dan 6 responden tidak memanfaatkan dana P2KP untuk kegiatan usahanya. Hal ini menunjukan bahwa tidak semua anggota KSM menggunakan dana P2KP semestinya sehingga dampaknya tidak ada peningkatan dalam kegiatan usahanya. Padahal yang diharapkan dari P2KP adalah pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan modal usaha para anggota KSM.

Peran Ketua KSM terhadap anggota KSM dalam Pelaksanaan P2KP

Dari seluruh responden tidak pernah melakukan pertemuan dan tidak terjalin kerjasama dan kemitraan dari sesama kelompok padahal dengan dibentuknya kelompok-kelompok diharapkan adanya kebersamaan. Peran ketua KSM terhadap pembinaan anggota tidak ada sehingga ketika anggota mengalami kesulitan dalam usahanya tidak ada yang membantunya.

Setinggan Sifar

Keberhasilan dalam Memperbaharui Polisi Setinggan di Kuala Lumpur

Penyelarasan PPR untuk Setinggan Sifar 2005, masa ini sudah mencapai keberhasilan dari pihak Kerajaan dengan diindikasikan dengan kemampuan Kerajaaan telah membuat polisi-polisi yang sedia ada menjadi diperbaharui dengan polisi-polisi terkini tentang konsep Setinggan.

Mengemaskini Sistem Maklumat Setinggan

Kerajaan telah melaksanakan Program dan Strategi untuk mengawasi Kawasan-Kawasan di Kampung Kerinchi Blok “B” agar menjadikannya kawasan yang tidak bertambah jumlah setinggannya, serta berusaha mengumpulkan beberapa Maklumat yang berkaitan dengannya.

Membina Rumah Layak Huni

Kerajaan dianggap telah berhasil membina Rumah di dekat Lingkungan tersebut, ini dapat dilihat dengan telah dibangunnya suatu rumah pangsa di Lembah Pantai yang tidak jauh dari pemukiman Penduduk Kampung Kerinchi, yang direncanakan akan selesai akhir tahun 2005.

Tingkat Pendapatan Responden Anggota KSM

Hasil analisa data bahwa pemberian dana bergulir P2KP di Kelurahan Sukawarna kepada KSM setelah 1 tahun tidak ada peningkatan pendapatan usaha . Dari 20 responden, 6 responden mengalami peningkatan pendapatan sedangkan 14 responden pendapatan tidak mengalami peningkatan. Maka diperoleh kesimpulan tidak semua pendapatan responden meningkat.

Berkembangnya Jenis Usaha Ekonomi KSM

Hasil analisa data bahwa pemberian dana bergulir P2KP di kelurahan Sukawama belum bisa mengembangkan usaha ekonomi yang dilakukan oleh KSM. Karena dana pinjaman P2KP kebanyakan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan bukan digunakan untuk usaha ekonomi. Dari hasil analisis 20 responden 13 responden tidak berkembang jenis usahanya dan hanya 7 responden tidak mengalami perkembangan usaha ekonominya. Maka diperoleh kesimpulan bahwa P2KP di kelurahan Sukawarna tidak memperoleh hasil karena hampir semua responden tidak mengalami perkembangan usaha.

Peningkatan Jumlah Usaha Ekonomi KSM

Hasil analisa data bahwa dana bergulir P2KP belum bisa meningkatkan Jumlah modal usaha ekonomi KSM. Biasanya modal P2KP yang mereka peroleh dipakai untuk kebutuhan hidup bukan untuk modal usaha ekonomi Jadi ,Tidak ada peningkatan jumlah modal setelah 1 tahun setelah mendapat dana P2KP, dari hasil analisis 20 responden 7 responden mengalami peningkatan jumlah modal, 11 responden tidak mengalami peningkatan jumlah modal sedangkan 2 responden mengalami peurunan jumlah modal usaha. Maka diperoleh kesimpulan bahwa P2KP di kelurahan Sukawarna tidak memperoleh hasil karena tidak hampir semua responden tidak mengalami penambahan jumlah modal usahanya.

Interaksi dan Kemitraan di antara anggota KSM

Hasil analisa data tidak ada Interaksi dan kemitraan yang terjalin diantara anggota KSM, dari 20 responden 18 responden tidak ada interaksi dan kemitraan dengan anggotanya setelah mendapat dana P2KP dan sisanya 2 responden terjalin interaksi dan kemitraan dikarenakan responden memiliki usaha yang bisa untuk bekerjasama dan jaraknya berdekatan.

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Dana hibah P2KP digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana di kelurahan Sukawarna. Pembangunan fisik direncanakan oleh para warga di RW dengan membuat proposal dan kemudian dilaksanakan dengan melibatkan warga. Pembangunan dan perbaikan tersebut merupakan kepentingan bersama warga di masing-masing RW.

Setinggan Sifar

Merayu Penduduk untuk Pindah ke Rumah yang layak Huni

Merayu para Penduduk untuk Pindah ke rumah yang lebih layak Huni, kerana dari 10 orang yang ditemubual purata penduduk tidak mau pindah kerana berbagai alasan yang tidak dapat diterima langsung dikeranakan tidak adanya pendekatan yang berketerusan dari pihak Penguatkuasa tempatan.

Harga Rumah Mahal dan Intensif Saguhati Susah untuk Didapat.

Harga yang tidak berpatutan dalam pemberian pinjaman untuk pembelian rumah, dikeranakan pinjaman kepada Bank tempatan memberikan bunga yang cukup tinggi, sehingga penduduk berat untuk mengangsurnya. Serta Kerajaan telah gagal dalam mengadakan kewangan untuk pengganti insentif dan saguhati untuk para keluarga setinggan yang akan berpindah ke rumahnya yang baru.

Perbandingan Dasar Awam

Kesimpulan yang dibuat dalam perbandingan antara Penyelarasan polisi Kerajaan di Indonesia dan Malaysia didapati bahawa:

Penterjemahan Dasar Awam oleh Penyelaras Polisi

Dalam P2KP dan Setinggan Sifar ditemukan perbezaan bahawa di Indonesia P2KP diselaraskan tanpa polisi yang mendalam sehingga banyak masyarakat yang dilepas begitu sahaja setelah mendapatkan modal usaha, sehingga modal usaha tersebut menghilang dikeranakan digunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan untuk Program Setinggan Sifar ditemukan bahawa Kerajaan Tempatan telah mampu membuat polisi-polisi yang sudah diperbaharui dengan mengemaskini definisi-defini kemudian dibuatlah suatu dasar yang berbentuk undang-undang ataupun peraturan yang sesuai dengan keadaan.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan Sukawarna bisa dikatakan tidak berhasil melaksanakan Program tersebut sesuai dengan matlamat kerajaan pusat, hal ini bisa dilihat dalam Proses Pelaksanaannya yang tidak ditemukan kesesuaian proses pelaksanaan yang diharpkan oleh kerajaan pusat dengan ketentuan pelaksanaan yang ada pada Panduan Umum (pedoman) P2KP dan dari hasil pelaksanaan P2KP di kelurahan Sukawarna belum mencapai tujuan yang diharapkan P2KP .

Untuk Pelaksanaan Setinggan Sifar ini kerajaan Malaysia telah menganggarkan hingga akhir 2005 setinggan telah tidak ada namun dari hasil di tempat penyelidikan di Kampung Kerinchi Blok B Program itu masih jauh untuk berhasil dikeranakan dari satu Blok sahaja belum ada yang swadaya pindah dan terkesan lamban, namun ada beberapa keberhasilan dari DBKL dalam melaksanakan hal ini diantaranya sudah dapat membina Rumah Pangsa 17 tingkat untuk Setinggan di Kampung Kerinchi, serta membina bangunan baru di bukit angkasa..

BIBLIOGRAFI

A. Ghani Othman, 1983/1984. “Aspek Ekonomi Dalam Kemiskinan”, dalam. Institut Pertanian Malaysia (AIM). Kemiskinan Luar Bandar. Kuala Lumpur.

Abdul Al Hassan Nadwi, 1997. Sepuluh Tokoh Yang Mengubah Dunia, Selangor: Pustaka Ilmi.

Andre Bayo Ala, 1981. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan, Yogyakarta : Liberty.

Anwar Ibrahim, 1983/1984. “Kemiskinan Dari Perspektif Agama dan Politik”, dalam. Institut Pertanian Malaysia (AIM). Kemiskinan Luar Bandar. Kuala Lumpur.

Ariffin Jamilah, 1994. Poverty Amidst Plenty, Petaling Jaya, Selangor: Pelanduk Publications.

Arjan, de Haan, 1995. Bibliographical Review on Social Exclusion in South Asia, Discussion Paper Series No.79, Geneva: International Institute for Labour Studies.

Ashaari Muhammad dan Abuya Sheikh Imam, 1983. Falsafah Kemiskinan dan Jalan Penyelesaiannya Menurut Islam, Kuala Lumpur: Minda Abuya Agency.

Badan Pusat Statistik, 2001a. Population of Indonesia. Result of the 2000 Population Cencus. Series L.2.2. Jakarta : Badan Pusat Statistik,

Badan Pusat Statistik, 2000. Pedoman Penyandian Propinsi, Kabupaten/Kotamadya dan Suku Bangsa. Sensus Penduduk 2000. [Coding Guides for Provinces, Regencies/Municipalities and Ethnic Groups. 2000 Population Cencus]. Jakarta : Badan Pusat Statistik,

Badan Pusat Statistik, 2001b. Population of Jawa Timur. Result of the 2000 Population Cencus. Series L.2.2.14. Jakarta : Badan Pusat Statistik

Balogh, T., 1966. The Economics of Poverty, London: Weidenfeld and Nicholson Ungku Abdul Aziz,. 1964. “Poverty and Rural Development in Malaysia”, Kajian Ekonomoi Malaysia, Vol.1, No.1, Jun.

Bappeda Kota Bandung, 2002, Evaluasi Perguliran Dana Program P2KP di Kota Bandung. Bandung, Bappeda.

BIMB Institute Of Research And Training Sdn. Bhd. 1998. Konsep Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam, Kuala Lumpur: BIRT.

Biro Kemiskinan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, 1987. Konvensyen Kemiskinan Kebangsaan, anjuran Biro Kemiskinan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia di Dewan Tun Hussein Onn, PWTC, Kuala Lumpur, 12 September.

Booth, S.R., 1901. Poverty: A Study of Town Life, London: Macmillan

Chamhuri Siwar dan Mohd Haflah Piei, 1988a. Dasar dan Strategi Pembasmian Kemiskinan – Kumpulan Rencana Tentang Kemiskinan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Chamhuri Siwar dan Mohd Haflah, 1988b. Isu, Konsep dan Dimensi Kemiskinan (Kumpulan Rencana Tentang Kemiskinan), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Chamhuri Siwar dan Mohd. Amin Mohd. Anuar, 1989. “Kemiskinan Di Kalangan Petani Padi: Kajian Kes Di Besut, Kemubu, Seberang Perai, Tanjung Karang dan Jasin”, Penerbitan Tak Berkala No.38, Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.

Diknas Kota Bandung, 1998, Kertas Kerja, “Perspektif Penduduk terhadap pengaruh Pendidikan Globalisasi”, Bandung, Kantor Pendidikan Nasional Indonesia.

Friedmann, J., 1979. “Urban Poverty in Latin America – Some Theoretical Considerations”, dalam Development Dialogue, Vol.1, April, ms 45-48

George, V. dan I. Howards, 1991. Poverty Amidst Affluence – Britain and the United States, London, England: Edward Elgar.

Hairi Abdullah, 1984. Kemiskinan dan Kehidupan Golongan Berpendapatan Rendah: Bangi, Selangor Darul Ehsan: Universiti Malaya.

Harian Media Indonesia, 10 Juli 1999, Penduduk Miskin Indonesia

INTAN, 1980. Negara Kita – Sejarah, Pentadbiran dan Dasar-Dasar Pembangunan Tadbiran Awam Negara, Kuala Lumpur.

Jamasy, O., 2004, Keadilan, pemberdayaan dan penanggulangan Kemiskinan, Jakarta: Belantika

Kamal Salih, 1983/1984. “Konsep, Definisi dan Pengukuran Kemiskinan”, dlm. Institut Pertanian Malaysia (AIM), Kemiskinan Luar Bandar, Kuala Lumpur: AIM.

Kartasasmita, G., 1996, Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta : PT Pustaka

Lewis, O., 1966. La Vida: a Puerto Rican Family in Culture of Poverty, San Juan and New York: Random House.

Lim Hin Fui, 1994. Poverty and Household Economic Strategies in Malaysian New Villages. Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publications.

Lubis, I.H., 1999. Pentadbiran dan Penggunaan Tanah Wakaf Di Kotamadya Medan Indonesia, Tesis Sarjana Sains Kemasyarakatan, Pulau Pinang: Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia.

Miller S.M. and W. Bloomberg Jr, 1970. “Shall the Poor Always be Impoverished”, dlm. Warner Bloomberg, Jr., and Henry J. Schmandt, eds., Urban Poverty: Its Social and Poliitical Dimensions, California: Sage Publication, Inc.

Mohd Razali Agus, 2005, “Persetingganan di Malaysia: Penduduk dan Penempatan Semula”, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya .

Mohd Razali Agus dan Yazid Saleh (Peny), 2004. Pengurusan Perbandaran, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Mohd Razali Agus dan Fashbir Noor Sidin , 1998. “Keseimbangan Pembangunan Sosial dan Ekonomi di Malaysia: Suatu Pengenalan”, dalam Mohd Razali Agus dan Fashbir Noor Sidin (Peny) Pembangunan Sosial dan Ekonomi di Malaysia, Kuala Lumpur: Jabatan Antropologi dan Sosiologi.

Mohd Razali Agus, 1995, ‘Pembangunan Perumahan Wargakota’ dalam Titian Sejarah Pembangunan dan Perubahan Citra Kuala Lumpur, Kuala Lumpur: Penerbitan Sejarah

Mohd Razali Agus, 2000. Persetingganan di Malaysia: Penduduk dan Penempatan Semula. (Squatting in Malaysia; Population and resettlement). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Mohd Razali Agus, 2001, Perumahan Awam di Malaysia;Dasar dan Amalan Kuala Lumpur, Utusan Publication & Distribution Sdn. Bhd.

Mohd Taib Dora, 2000. Peminggiran Sosial: Keluarga Melayu Termiskin Bandar, Skudai, Johor Darul Ta`zim: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad Fadhil Nurdin, 1999, “Strategi Pembangunan Masyarakat dalam Kelompok Swadaya : Kajian kes di desa Blanakan, Jawa Barat, Indonesia”, Tesis Ph.D Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Universiti Malaya, Kuala Lumpur

Muhammad Zakariya Kandhahlawi, 1998. Kisah-Kisah Para Sahabat, Jilid 1 – 2 (Edisi Baru), Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa.

Myrdal, G., 1970. The Challenges of World Poverty: A World Anti-Poverty Programme in Outline, New York: Vintage Books.

Newman, W. Lawrence (2003). Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach. Fifth Edition. Boston, New York, San Francisco. University of Winconsin at Whitewater.

O.K. Rahmat, 1988. Sumber dan Prinsip Hukum Islam, Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Piachaud, D., 1987. “Problems in the Definition and Measurement of Poverty”, Journal of Social Policy, Vol.16, No.2. ms. 147-164.

Rein, M., 1970. “Problems in the Definition and Measurement of Poverty”, dlm. Peter Townsend, The Concept of Poverty: Working Papers on Methods of Investigation and Life-Style of the poor in Different Countries, London: Heinmann Educational Books Ltd.

Scott, W., 1979. “Poverty Monitoring in Developing Countries”, Development and Change, Vol.10, No.3, July.

Sen, A., 1981. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deorication, Oxford: Clarendon Press.

Solihin Abdul Wahab. 1990, Analisis Kebijaksanaan Negara, Jakarta : PT Rineka Cipta

Streeten, P., 1971. “Economic Strategies”, dlm. Dudley Seers and Leonard Joy, eds., Development in a Divided World, Middlesex: Penguin Books.

Sukmana, O., 2005, Sosiologi dan Politik Ekonomi, Malang, Jawa Timur: UMM Publication.

Syed Hussin Ali, 1983/1984. “Aspek Sosiologikal Dalam Kemiskinan”, dlm. Institut Pertanian Malaysia (AIM). Kemiskinan Luar Bandar. Kuala Lumpur.

Tim Persiapan P2KP, 1999, Manual Proyek P2KP Buku Satu Pedoman Umum. Jakarta

Townsend, P., 1979. Poverty in the United Kingdom – A Survey of Household Resources and Standards of Living, England: Penguin Books.

Ungku Abdul Aziz,.1975c. “Recent Thoughts on Poverty”, kertaskerja dibentangkan di Second Malaysian Economic Convention, Kuala Lumpur.

Unit Perancangan dan Jabatan Pengurusan Perumahan DBKL, 2004. Kertas Kerja. Setinggan Sifar 2005, Kuala Lumpur: Jabatan Perangkaan DBKL.

Unit Bancian DBKL, 1994. Bancian Penduduk 1991, Kuala Lumpur: Unit Bancian DBKL.

Kementerian Perumahan, 2004. Kertas Kerja Setinggan Sifar 2005, Kuala Lumpur: Jabatan Perangkaan Kementrian Perumahan.

Utusan Malaysia, 9 Ogos 2000. “Kemiskinan Tegar Boleh Dihapuskan”.

Winter, A.J., 1969. The Poor: A Culture of Poverty or a Poverty of Culture?, Michigan: William B. Eerdmans Publisher.

Za’ba, 2003, dalam “The Poverty of the Malays”, Malay Mail, 1 Disember. 2003


* Pensyarah Tamu di Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, pernah mengajar di beberapaUniversitas di Indonesia antara lain Universitas Padjajaran Bandung pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi dan Fakultas Ilmu Komunikasi serta Pengajar di Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama).

Posted in Kemiskinan Kota | Tagged: | 1 Comment »

Urban Poverty Alleviation Program : Indonesia’s Experienced

Posted by yogi suprayogi sugandi on September 4, 2008


Abstract

The Urban Poverty Alleviation Program was began in Indonesia in 1998 in response to the rapid rise in urban poverty triggered by the financial crisis. It is in its third phase and expected to run until 2011. Through its innovative and flexible approach to learning, Urban Poverty Alleviation Program (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)) has successfully managed to involve a growing number of communities and local government in shaping the development of Indonesia’s national level urban poverty plan, but in the middle of year there is some technical problem has coming when poor people can’t managed money to improved they local business when the money was used for daily life such as buy a food, for school they child, etc . The communities, with the support of local governments, have implemented over the last years a successful community development program in Indonesia, supported by about thousands of volunteers from the communities themselves. Besides give some micro credit to the communities there is infrastructure improved communities such as public toilet, mosque improvement etc.

A. Introduction

The human beings being the superior of all the creations are supposed to act the vicegerents (Khalifah in Arabic literate) i.e. the representatives on this earth. Human has right to survive physically with biological and all other need-fullfilling things to lead a comfortable life in this world. He must be capable of working physically after he enters the adulthood proxied by labour force in conventional wisdom. Hence, the protection of life and property, faith, honour and dignity and the ability to contribute to the future progene through pro creation after marriage are the most essential requisites of human existence in this world. The World Bank’s two decades ago has launched “Assault on World Poverty” notably announced by World Bank president’s Robert Mac- Namara and now community of the world introduced by new concepts for human development program, we call it MDGs (Millenium Development Goals) to reducing poverty by half by the year 2015, among these policies and strategies micro-finance proved to be the most useful mechanism in poverty alleviation adopted by both developed and developing countries today. Poverty alleviation or solving the poverty problem in low-income countries is becoming a world wide issue today – it requires rapid growth in output, income and employment. But where is the effective demand for massive increases in output to come from? Domestic demand has traditionally been important in the initial stage of accelerated economic growth. But kick –starting domestic demand necessitates rising productivity in the large agricultural sector and creating more employment, increasing income and larger marginal marginal proppensity to consume (MPC) through integrated approach of physical investment and human capital (Wan Sulaiman wan yusoff, 2007 : 1).

The eradication of poverty is essential for sustainable human settlements. The principle of poverty eradication is based on the framework adopted by the World Summit for Social Development and on the relevant outcomes of other major United Nations conferences, including the objective of meeting the basic needs of all people, especially those living in poverty and disadvantaged and vulnerable groups, particularly in the developing countries where poverty is acute, as well as the objective of enabling all women and men to attain secure and sustainable livelihoods through freely chosen and productive employment and work.” Commitments to poverty alleviation are dispersed throughout the Habitat Agenda in Chapter III entitled Commitments (sections on Adequate Shelter for All, Sustainable Human Settlements, Enablement and Participation, and Financing Shelter and Human Settlements). In its commitments, the Habitat Agenda also addresses the above three aspects of poverty.

Besides MDG’s, nobel price winner in 2006 is Professor Muhammad Yunus has successfully demonstrated by the institutions called the Grameen Bank of Bangladesh (bank for the poor) with a unique policy of trust rather than collateral-based small loans. Only policy of empowerment and capacity-building can prepare an individual to fulfil his obligations to himself, the community/society/state and finally the Creator.

Indonesia was one of development country and most of the population were poor if we use US$ 2 indicator (World Bank’s note) more over than Indonesian people’s is poor. When 1998 most of Asia countries got financial crisis, impact of this economic crisis make Indonesia become one of poor country. Urban poverty in Indonesia become one of the largest when the impact of financial crisis still sustain in Indonesia land. The different of poverty between urban dan rural could see from the table below.

Table 1

Total of Urban and Rural Poverty

(Million and Percentage)

Year

Total Poverty Population

Percentage Poverty Population

Urban

Rural

Urban+Rural

Urban

Rural

Urban+Rural

1996

9.42

24.59

34.01

13.39

19.78

17.47

1998

17.60

31.90

49.50

21.92

25.72

24.23

1999

15.64

32.33

47.97

19.41

26.03

23.43

2000

12.30

26.40

38.70

14.60

22.38

19.14

2001

8.60

29.30

37.90

9.76

24.84

18.41

2002

13.30

25.10

38.40

14.46

21.10

18.20

2003

12.20

25.10

37.30

13.57

20.23

17.42

2004

11.40

24.80

36.10

12.13

20.11

16.66

2005

12.40

22.70

35.10

11.37

19.51

15.97

2006

14.49

24.81

3930

13.47

21.81

17.75

Source: Social and Economy National Survey/Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2007

Urban poverty in Indonesia population in 1996 was increased from 9.42 million to 17.6 million in 1998, and from last information from BPS (central of statistic bureau) of March 2006 increased again to 12.40 million but in percentage become lower (12.13% in year 2004 and ends of March 2006 is 19.51%) because PLI (Poverty Limited Income) has been increased in early 2006, and become one of the topic’s whose announcing by President of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono by the ends of august 2006. In this situation could seen there is increasing of total urban poverty is 3.95 million people was poor. But in these statistic, urban poverty not appear to be an urgent issue in Indonesia if we compared with rural statistic in view years. However, there are a number of reasons why it is important that the problem of urban poverty be revisited, the most recent being the current governments’s desire to eradicate poverty altogether.

B. General Definition of Urban Poverty in Indonesia.

B.1. Definition of Urban Poverty.

The World Bank, in 1988 estimated that the urban poor accounted for 25 percent of the urban population in the Third World or 330 million individuals (World Bank: 1990). Indeed, as a result of continuing urban growth by the year 2000 the majority of the world’s absolute poor will live in urban areas (Wratten, E: 1995). From so many evidence in Asia, Africa and Latin America that the urban poor have suffered disproportionately from the adjustment process. This due to: changes in prices (and a reduction in subsidies), in particular increases in food process and service charges; restriction on wage levels and reduction in employment; and cuts in public expenditure (health and education) and urban infrastructure expenditure (Holland, J: 1994).

An income level that is insufficient to supply minimum nutritional and basic non-food requirements (Barry. J.L., et al: 1997); poverty is often defined in terms of people who lived on less than $ 1.00 per day (1/6 of world population, about 1 billion people); but at the Earth Instute at Columbia University Researchers take a “human needs poverty” approach, by addresing its many causes: hunger, acces to health care and water, energy, trade barriers, gender quality, acces to education (Earth Institute, 22/12/2004). In view of concepts poverty is a multidimensional concept liked; lower income levels, food insecurity, terrible quality of life, landlessness/assetlessness, lack of human resource capacities, vulnerabilities and inability to cope, gender inequalities, human insecurity, lack of right to information and speech, last not the least lack of human rights.

But most of the definitions of poverty by economicts have defined it with respect to being able to attain a standard of living (Ravallion: 1994), poverty can be said to exist in a given society when one or more persons do not attain a level of economic well-being deemed to constitute a reasonable minimum by the standard of that society. The WDR (World Development Report) in 1990 defined poverty as “the inability to attain a minimal standard of living”, or all households not able to achieve this critical level of consumption expenditure or income are described as poor. Based on Ravallion’s definition of poverty who suggests that the concept of poverty or what poverty is, is very much determined by the norms, values and circumtances of the society in Indonesia, then it may be diffcult to conduct comparisons across countries and societies since the nature, structure of poverty may vary from one society to another. However, the word poverty can be divided into three different profiles: the poorest, best described as “the destitute poor”, “the structural poor” and “mobile poor “, (Kozel, V: 1999).

In his paper “Poverty Alleviation: Pakistan’s Experience” who presented in Center for Poverty and Development Studies University of Malay, july 2007, Kuala Lumpur, Malaysia, Muhammad Ayub Siddiqui write how to calculate poverty, there is some point to explain calculating poverty approach in many country ;

A. The Calorie Intake Approach

Adequate is identified as satisfaction of nutrition/calorie requirements. Therefore, calorie requirements are suggested as the basis for defining a poverty criterion. Based on data from household income and expenditure surveys (HIES), consumption of food endowed with certain amount of calorie is calculated. Adequacy of calories is viewed as a standards of welfare and the most useful measure of absolute poverty (Ercelawn: 1990). The studies referred earlier calculated the amount of expenditures required to gain minimum amount of calories. Different studies used different minimum requirements of calories (Naseem: 1997) and accordingly the requirements of expenditure for these calories intake is different in different studies. Indonesia fistly used this approach to calculted poverty in era 1980-1995.

The problem with the calorie intake approach is that requirements of calories can not be generalized for all individuals and for all the regions. Calories requirements are different in different climatic zones (Sukhtame:1982 and Lipton: 1983). Setting up nutritional norms is basically the job of nutrional experts and they have tried to set up nutritional norms from time to time that would ensure normal health. Researchers have to rely on them and respect their judgments.

B. The Basic Needs Approach

In obtaining a poverty line, one typically construct a “food poverty line” which is based on some notion of minimum amount of money that a household needs to purchase some basic-needs food bundle. If cost of basic needs is estimated, then the food poverty line added to the non-food needs will equal the overall poverty line. This approach was used much earlier for the determination of poverty lines by Booth (1892), Rowntree (1892) and Orchansky (1965, 1968).

Ealry 1990 Indonesia become used Basic Needs Approach to calculated poverty. The used of this approaches is to easier calculated how many food and non-food which been expend per month per capita and per rupiah (Indonesia Money (US$ 1 = Rp. 9,000)).

C. Relative Poverty

Relative poverty line isn’t fixed over the domain of poverty comparisons. Poverty line is related to averageincome or consumption in a country/religion of reference. This line in relation to the average standard of living of a particular society at a certain time chenges with the average earnings of the households. This approach may show a reduction in poverty when people’s income may be falling all around. The following examples will illustrate relative poverty lines. The official poverty rate in the early 1990s was close to 15% in the United States and also close to 15% in (much poorer) Indonesia. Many of those counted as poor in the US would be considered to be comfortably well off by Indonesia standards. Amongst OECD/EU countries, the poverty line is often set at 50% of the median income in the country (or at 50% of the mean income). Relative lines are often used in richer countries.

For example (Yogi: 2006) make a research about comparative study at urban poverty in Bandung, Indonesia and Kuala Lumpur , Malaysia. He used different approach to know the poverty in this 2 countries. Indonesia usually used Basic Needs Approach and Malaysia used Relative Poverty to calculated they poor peoples.

Experience in many countries shows that urban development that merely focuses on the economic and physical situation without giving appropriate attention to human development such as poverty eradication and environmental management, will induce social and political problems throughout the whole region. Therefore, urban poverty eradication is essential, especially in a developing country like Indonesia, being a prerequisite in making major efforts to reform political life and to improve human development, good governance, economic structures and the judicial and legal system. In order to achieve successful development reforms, Indonesia has to be able to solve its poverty problems effectively. It should be based on careful analysis and detailed understanding of the underlying problems. Indonesia government also need to increase capacity in facilitating participatory processes involving the poor themselves, since in the past the government were better in working for the people and rather clumsy in working with the people.

In generally urban poverty in Indonesia can be separated into structural and transient characteristics. Structurally, urban poverty is related to socio-economic development and demography, while the transient characteristics relate more to the Indonesian crisi that began in 1997.

B.2. Who are Urban Poor in Indonesia

In terms of absolute poverty, the PLI (Poverty Line Income) is the income level that is sufficient for an individual to enjoy the society’s minimum standards of living. Incidence of poverty in Indonesia is estimated on the basis of PLI such as food, non food expenditure was based on a daily requirements. For example total of poor population (population under poverty line) in march 2006 was 39.05 million people (17.75%), if we compared in february 2005 which total 35.10 million (15.97%), it means there is some increasing 3.95 million people. Percentage of poor population between urban and rural not much changed, for viewing in march 2006 most of poor population (63.41%) was in rural areas.

Roles of food comodity to poverty line was higher than commodity non food (housing, clothing, education and healthy). In march 2006, poverty line food to poverty line was 74.99%. Food commodity whose have dependent to poverty lines was rice, white sugar, coconut oil, egg and instant noodle (Indonesian people said “Sembako”). For non food commodity there is a housing cost. Especially for urban areas, electricity cost, public transport and soil oil which have higher depending. Meanwhile for rural area have lower relativly (less than 2%). There is a movement between poor population and closly poor in period february 2005-march 2006. There was 56.51% poor population in february 2005 was grouping as a poor population in march 2006, the other side move position to unpovert. Meanwhile 30.29% population almost povert in february 2005 decreased become poor in march 2006. At the same time, almost 11.82% population unpovert in february 2005 also decreased become povert in march 2006. Eventhough 2.29% population unpoor was decreased became poor in march 2006. Position of this population movements shows transient poverty (poverty for a while) increased so higher.

From review of statistic information before we can concluded, that poverty in urban there is some increasing because of the oil price getting higher.

Table 2

Poverty Line, Total and Percentage of poor people’s

in Indonesia (based by area), March 2006 – March 2007

Area/Year

Poverty Line Indeks (Rp/Kapita/Month)

Total of poor people (million)

Percentage of poor people (%)

Food

Non-food

Total

Urban

March 2006

126,163

48,127

174,290

14.49

13.47

March 2007

132,258

55,683

187,942

13.56

12.52

Rural

March 2006

102,907

27,677

130,584

24.81

21.81

March 2007

116,265

30,572

146,837

23.61

20.37

Urban+Rural

March 2006

114,125

37,872

151,997

39.30

17.75

March 2007

123,992

42,704

166,697

37.17

16.58

Source: Produced from Susenas Information Panel in March 2006 and March 2007

Total of poor people in Indonesia on march 2007 was 37.17 million people (16.58%). If we compared total poor people on march 2006 with total 39,30 million (17.75%), it means total poor people decreased 2.13 million. Eventhough percentage poor people on march 2007 was high than March 2006. Total poor people in rural highly decreased than urban in period of march 2006-march 2007, poor people in rural decrease from 1.20 million meanwhile in urban decreased 0.93 million (table 2).

Percentage poor people between rural and urban not much change. In march 2006 most of (63.13%) poor people was stay in rural, meanwhile per march 2007 this percentage almost same there is 63.52%.

From information below, we knew that man who calls urban poor is man with poverty line for food and non-food under Rp 187,942/month and total for urban poor people in Indonesia in 2006 is 14.49 million people.

C. Urban Poverty Alleviation Strategy

C.1. History of Urban Poverty Alleviation Program in Indonesia

In Orde Baru (new order) regime when Indonesia was lead by General Soeharto the strategies for poverty alleviation have been varied over time. In the early years some ad-hoc approaches were adopted to provide temporary relief to the poor. In subsequent [sic] period when systematic planning was started, high growth was chiefly considered a panacea for various economic problems including poverty. When President Soeharto going down, it was realized that the trickle-down effect of growth process could not be expected to relieve the burden of poverty. The problem of income disparity especially at regional level assumed alarming proportions which was also used by some politicians as one of the justifications for the separation of the eastern wing of the country. Beside that Indonesia have problem to alleviated corruption in government level. In Soeharto era corruption is usually problem, so many program for poor people was corrupted by Soeharto’s regime.

Without going much into detail, Soeharto’s Regime in the same document: “Poor mostly live in rural areas and are dependent on agriculture. […] Labour intensive process of industrialization based on use of technology and land reform will be encouraged. What follows is an optimistic outlook on the implementation of the President Instruction for draw back rural’s (INPRES (Instruksi Presiden) DESA TERTINGGAL (IDT)). President Instruction of draw back rural’s lays emphasis on infrastructure build of primary education, basic health, population welfare, sanitation and potable water. It is targeted towards rural areas. Elaborate operational strategy and machinery has been devised and funds to meet development and recurring expenditure have been remarked to ensure effective implementation of the programme. The challenge faced by the urban works programme in last of his regime, therefore, is to ignite a new spark of enthusiasm which will effectively harness the energies of the urban unemployed or underemployed to the improvement of slum areas, low cost self help housing, development community parks and other commuity facilities.

Between 1998 and 2001 the new government-reforms orde (Orde Reformasi) who leads by B.J Habibie, Abdurahman Wahid (Impeach) and Megawati (Succeded Abdurachman Wahid) created a number of new program addressing the economic crisis under the social safety net program. The rescue program played a key role in the recovery process. The strategy is to achieve food security, provide social protection in education and health sector and generate productive employment. The program includes PDM-DKE (empowerment of regions to overcome the impact of economic crisis), CRP (Community Recovery Program, KPK (Kecamatan Development Program) and P2KP (Urban Poverty Alleviation Program). At the local level poverty reduction programs strategies are directed towards improvements of living conditions of small communities (C-KIP) and Poverty Alleviation Program (PAP) in Balikpapan City. Both program were initiated by the city government, covering developments of community facilities, land management and home loan by mobilizing available local resources.

In year 1998 when financial crisis destruct economic sector in Indonesia, impact of this situation make urban become one first target which feel it, there is so many business sector bankrupt, after they bankrupt there is so many people unless job. Than Indonesian government launch one of the program to alleviated this impact. They call it Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) (Urban Poverty Alleviation Project), in P2KP’s programs there is a program to form KSM (Kelompok Swadaya Mandiri) (Self Supporting and Independent Group). These groups will be developed to become KBMK (Kelompok Belajar Mandiri Kelurahan) (Independent Learning Group). This KBMK will in turn become one of the accompanied groups in the activities of information and communication culture development for the villagers. This project was stayed under Urban Poverty Alleviation Program and funded by world bank

In line with the socio-economic development, the development of urban infrastructure and improvement of environmental conditions was conducted through the Kampung Improvement Program (KIP) for small scale local efforts, and through the integrated Urban Infrastructure Development Program (IUIDP) for city wide programs. Rural development was pursued through the integrated Rural Development Program and the Development of Gowth centres. In Addition small scale production activities were promoted through the provision of incentives such as soft loans for working capital.

In the presidential letter of decission Keppres number 124 of 2001 and Keppres number 8 of 2002, the government of Indonesia established poverty reduction committee led by coordinator minister of people welfare and coordinator minister of economic affairs as its deputy. The main task of the committee is to coordinate the formulation and implementation of poverty reduction program by enganging not only government institution but also other development actors in each level of government as well as-legislative agencies, NGOs, University, Profesional Association, private sectors and civil society.

The committee is responsible to determine key approaches in poverty alleviation by: (1). Reducing economic cost burden of the poor and (2). Increasing the poor’s income and afforrdablity. Guidelines for pro-poor development policies include: (1) Maximized uitlization of the national and local budget or APBN and APBD; (2) focussed program; (3) synchronized planning and programming, set targets and implementation as well as monitor and evaluate poverty reduction; (4) involve NGOs in program monitoring and evaluation; (5) improve micro credit provision for small and medium enterprises by bank or other institution and technical assistance provision and institutions sterngthening as a result of the government and the bank indonesia agreement.

In Accordance with the good governance principles such as democratization, participation, transparency and accountabilty, the government needs to synchronize poverty reduction strategy as an integral part of a long-term development policy framework by enganging all relevant institutions. Beside good governance principles indonesia government make some strategy what they called PRSP (Poverty Reduction Strategy Paper). The PRSP includes: (1). Identification of poverty problems; (2). Evaluation of poverty reduction policy and program; (3). Strategy and policy; (4) formulation of program and its delivery system and (5) evaluation of policy and program implementation. Starting from 2000 the government inteded to implement the following agenda of poverty reduction program:

  1. Prepared a guidelines for local institution to formulate pro-poor development program and its budgeting procedures and provide technical assitance for these institutions to implement the program and policy in a decentralized manner.
  2. Evaluate the effectiveness of all poverty reduction programs according to the policy framework to make decision in the policy delivery.
  3. List foreign grant allocation for every poverty reduction program to ensure that the compatibilty of the various programs. Government must publicize the list and findings in the participatory methid to the poor.
  4. Conduct a policy analysis to assist in policy and program delivery for pro-poor, credible and accountable regulation and financing.
  5. Continue the process of PRSP formulation as an integral part of a long term development policy framework.

In picture 1 aboved, there is described organization structure of Urban Poverty Alleviation Program.

Picture 1

Organization Structure of Urban Poverty Alleviation Program

In Indonesia

Source : http://www.p2kp.org/aboutdetil.asp?mid=9&catid=3&amp;

To reach urban poor in java, an urban counterpart to the KDP was developed and started in the second quarter of 1999. Urban Poverty Program’s objective is to empower local communities to assist urban residents to overcome poverty. The urban poverty project with used this number ID-P055821 which design to java island because in this island half of indonesia population stayed here and was appraised and approved on 19 April 1999. The project was designed as an urban poverty alleviation project to address the 1998 economic crisis. Drawing upon the lessons learned the project incorporated the principles of democracy, participative development, transparency, accountabilty an decentralization as stated in the project manual for the first Urban Poverty Program (1999). Using a bottom up and transparent approach to design, the project covered basic infrastructure improvements and sustainable income had been eroded by high inflation or loss of employment.

The project provided revolving capital within the community for sustainable income generation by groups within the community for sustainable income generation by groups within the jurisdiction and the individual urban poor. The project provided funding for sustainable economic activities demanded by the community groups themselves. Funds for the support of private economic activities had to be repaid within two years with interest at commercial rates. Half of the interest repayment will be made available and used to help finance maintenance of local public infrastructure and related employment generation activities in low-income urban areas. Funding for small public infrastructure in the local communities will be on a grant basis. Workers building or repairing public infrastructure were paid based on the local minimum wage.

With the majority of the poor concentrated in Java island, the first phase of the project was designaed to cope with the poverty of urban populations living in major cities, especially Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. The project initially targets the poor in some 60 local government jurisdiction in the northers half of java, especially in Yogyakarta, Malang and Bandung where most of the city with high density in urban areas and small industry are located. The total population of these targeted areas is about 24 million (World Bank: 1999).

The project also aimed strengthening the capabilty of local agencies to assist poor communities; mobilize informal and private sector local institutions and expertise; encourage broader participation in decision making about community matters; and provide equal opportunity to men and women. The Second Urban Povert Project (2002-2008) has included greater dialogue between the communities and the executing agencies (Ministry of Settlement and Regional Infrastructure) over selected projects and training programs (World Bank 2002).

C.2. Report from Bandung City, West Java Province,Indonesia.

Bandung was one of the largest city that already used for the P2KP’s project. In this section I will appeared a little about poor inhabitants condition which already get an aid from government used P2KP. This report basicly from my research in Kecamatan (Sub District) Sukawarna, Bandung :

1) There is some miss-coordination between Private Sectors, Organizing Committee and Government.

2) Most of micro credit which landed to the poor inhabitant, finished not for an improved they business but for a daily consumption (mostly they spend for children schools and buy some food for daily consumption).

3) Poor People in Bandung didn’t give well training to made some well business, after a proposal was approved by government, there isn’t consulting between government and poor people, so it makes poor peole didn’t know how to running a business from beginning.

4) (Need Extra Studies) There is some poverty culture in Indonesia, there were some poor persons used money from government should be spend it, they principles they showed that “Government Money is public money”, it was very sadly because Indonesia Government get loans from World Bank which should be paid in the next generation.

5) (Need Extra Studies) From another deeply research was found that poor people in Bandung shows some post-populis culture of to replicated a rich person (Hedonism) to spend money for example there is some respondent made some approvement to buy a motorcycle used P2KP money, because he wants look like a rich persons.

E. Conclusion and Recommendation

This experience explores some number factors of failure of urban poverty alleviation program in Indonesia. There is some conclusion that is why need some extra studied especially for culture urban inhabitants to urban poverty.

The study strongly recommended some extra analized from Indonesian Government to deeply understanding what is urban poverty, because they characterized is very different from characterized rural’s poverty. The strategy to alleviated should be improved not just used economic indicators but should used another indicator liked social, culture, political, business and technical skills.

E. References

Andre Bayo Ala, 1981. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan, Yogyakarta : Liberty.

Ariffin Jamilah, 1994. Poverty Amidst Plenty, Petaling Jaya, Selangor: Pelanduk Publications.

Arjan, de Haan, 1995. Bibliographical Review on Social Exclusion in South Asia, Discussion Paper Series No.79, Geneva: International Institute for Labour Studies.

Badan Pusat Statistik, 2007. Population of Indonesia. Result of the 2007 Population Cencus. Series L.2.2. Jakarta : Badan Pusat Statistik,

Badan Pusat Statistik, 2006. Pedoman Penyandian Propinsi, Kabupaten/Kotamadya dan Suku Bangsa. Sensus Penduduk 2007. [Coding Guides for Provinces, Regencies/Municipalities and Ethnic Groups. 2000 Population Cencus]. Jakarta : Badan Pusat Statistik,

Badan Pusat Statistik, 2007b. Population of Jawa Barat. Result of the 2007 Population Cencus. Series L.2.2.14. Jakarta : Badan Pusat Statistik

Balogh, T., 1966. The Economics of Poverty, London: Weidenfeld and Nicholson Ungku Abdul Aziz,. 1964. “Poverty and Rural Development in Malaysia”, Kajian Ekonomoi Malaysia, Vol.1, No.1, Jun.

Bappeda Kota Bandung, 2002, Evaluasi Perguliran Dana Program P2KP di Kota Bandung. Bandung, Bappeda.

Baum, W.C., 1990, Investasi Dalam Pembangunan : Pelajaran dari Pengalaman Bank Dunia 11, Cet 2, Jakarta : Universitas Indonesia

Booth, S.R., 1901. Poverty: A Study of Town Life, London: Macmillan

Chamhuri Siwar dan Mohd Haflah Piei, 1988a. Dasar dan Strategi Pembasmian Kemiskinan – Kumpulan Rencana Tentang Kemiskinan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Chamhuri Siwar dan Mohd Haflah, 1988b. Isu, Konsep dan Dimensi Kemiskinan (Kumpulan Rencana Tentang Kemiskinan), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Chamhuri Siwar dan Mohd. Amin Mohd. Anuar, 1989. “Kemiskinan Di Kalangan Petani Padi: Kajian Kes Di Besut, Kemubu, Seberang Perai, Tanjung Karang dan Jasin”, Penerbitan Tak Berkala No.38, Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.

Diknas Kota Bandung, 1998, Kertas Kerja, “Perspektif Penduduk terhadap pengaruh Pendidikan Globalisasi”, Bandung, Kantor Pendidikan Nasional Indonesia.

Frank, A.G., 1973. “The Development of Underdevelopment”, dlm. C.K. Wilber, ed., The Political Economy of Development and Underdevelopment, New York: Random House.

Friedmann, J., 1979. “Urban Poverty in Latin America – Some Theoretical Considerations”, dalam Development Dialogue, Vol.1, April, ms 45-48

George, V. dan I. Howards, 1991. Poverty Amidst Affluence – Britain and the United States, London, England: Edward Elgar.

Harian Media Indonesia, 10 Juli 1999, Penduduk Miskin Indonesia

Institut Pertanian Malaysia (AIM), 1983/1984. Kemiskinan Luar Bandar, Kuala Lumpur.

Jamasy, O., 2004, Keadilan, pemberdayaan dan penanggulangan Kemiskinan, Jakarta: Belantika

Kamal Salih, 1983/1984. “Konsep, Definisi dan Pengukuran Kemiskinan”, dlm. Institut Pertanian Malaysia (AIM), Kemiskinan Luar Bandar, Kuala Lumpur: AIM.

Kartasasmita, G., 1996, Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta : PT Pustaka

Lewis, O., 1966. La Vida: a Puerto Rican Family in Culture of Poverty, San Juan and New York: Random House.

Miller S.M. and W. Bloomberg Jr, 1970. “Shall the Poor Always be Impoverished”, dlm. Warner Bloomberg, Jr., and Henry J. Schmandt, eds., Urban Poverty: Its Social and Poliitical Dimensions, California: Sage Publication, Inc.

Mohd Razali Agus, 2005, “Persetingganan di Malaysia: Penduduk dan Penempatan Semula”, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya .

Mohd Razali Agus, 2001, Perumahan Awam di Malaysia;Dasar dan Amalan Kuala Lumpur, Utusan Publication & Distribution Sdn. Bhd.

Mohd Taib Dora, 2000. Peminggiran Sosial: Keluarga Melayu Termiskin Bandar, Skudai, Johor Darul Ta`zim: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Nor Ghani, 1977. “Dimensions of Poverty and Poverty Eradication Programmes”, dlm. B.A.R. Mokhzani dan Khoo Siew Mun, Some Case Studies on Poverty in Malaysia – Essays Presented to Professor Ungku A. Aziz, Kuala Lumpur: Persatuan Ekonomi Malaysia.

Myrdal, G., 1970. The Challenges of World Poverty: A World Anti-Poverty Programme in Outline, New York: Vintage Books.

Nayak, P., 1995. Economic Development and Social Exclusion in India, Geneva: International Institute for Labour Studies.

Osman Rani Hassan dan Abdul Majid Salleh 1988. “Konsep-Konsep Kemiskinan dan Ketaksamaan: Satu Tinjauan”, dalam Chamhuri Siwar dan Mohd Haflah, Isu, Konsep dan Dimensi Kemiskinan (Kumpulan Rencana Tentang Kemiskinan), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Piachaud, D., 1987. “Problems in the Definition and Measurement of Poverty”, Journal of Social Policy, Vol.16, No.2. ms. 147-164.

Rein, M., 1970. “Problems in the Definition and Measurement of Poverty”, dlm. Peter Townsend, The Concept of Poverty: Working Papers on Methods of Investigation and Life-Style of the poor in Different Countries, London: Heinmann Educational Books Ltd.

Scott, W., 1979. “Poverty Monitoring in Developing Countries”, Development and Change, Vol.10, No.3, July.

Sen, A., 1981. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deorication, Oxford: Clarendon Press.

Sukmana, O., 2005, Sosiologi dan Politik Ekonomi, Malang, Jawa Timur: UMM Publication.

Surathman Kastin Hassan, 1996. “Kemiskinan dan Pembasmian Kemiskinan Mengikut Perspektif Islam”, dlm. Chamhuri Siwar dan Nor Aini Hj Idris, sunt., Kemiskinan Dalam Pembangunan Ekonomi Malaysia.

Syed Othman Alhabsyi, 2000. “Solving Absolute Poverty Using answers Found in Religion”, http://vlib.unitarkl1.edu.my/staff-publications/datuk.

Syed Othman Alhabsyi,1996. “Poverty Eradication From Islamic Perspectives“, http://vlib.unitarkl1.edu.my/staff-publications/datuk, layari pada Ogos 2000.

Tim Persiapan P2KP, 1999, Manual Proyek P2KP Buku Satu Pedoman Umum. Jakarta

Townsend, P., 1979. Poverty in the United Kingdom – A Survey of Household Resources and Standards of Living, England: Penguin Books.

Ungku Abdul Aziz,.1975c. “Recent Thoughts on Poverty”, Workpaper presented in Second Malaysian Economic Convention, Kuala Lumpur.

Wan Sulaiman Wan Yusoff,. “Modern Approach of Zakat as an Economic and Social Instrument for Poverty Alleviation and Stability of Ummah”, workpaper presented in CPDS (Centre For Poverty and Development Studies) University of Malaya, Kuala Lumpur.

Winter, A.J., 1969. The Poor: A Culture of Poverty or a Poverty of Culture?, Michigan: William B. Eerdmans Publisher.


ª This Paper already presented in 8th Asia Pacific Sociological Association Conference in Penang, Malaysia on November 21, 2007.

[1] Visiting Lecturer in Department of Antropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Science, University Malaya. Address: Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Fakulti Sastra dan Sains Sosial, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia. E-mail : y_suprayogi16@yahoo.co.uk, h/p : 0163415967

Posted in Kemiskinan Kota, sosial politik | Leave a Comment »

Memahami Isu-Isu Sosio-Politik Kota Bandung

Posted by yogi suprayogi sugandi on August 18, 2008

Politik di Indonesia tidak pernah jauh dari yang namanya kota, sebagai contoh pada tahun 1965, ketika Presiden Soekarno turun dari tampuk kekuasaan dikarenakan pergerakan menentang PKI hadir dari masyarakat kota Jakarta (mahasiswa dan masyarakat segala lapisan kelas di kota), kemudian begitu juga dengan penerus-penerusnya saling berjatuhan karena isu-isu dalam kota. Memahami politik dalam kota sangatlah susah karena isu-isu yang dikeluarkan sangat kompleks untuk dicerna dan saling berhubungkait antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh isu pendidikan mahal, isu transportasi, isu jalan raya belum lagi isu-isu kenaikan harga bahan pokok yang lain. Politik dalam Kota Bandung-pun tidak jauh berbeda dari isu-isu seperti itu, isu ini merupakan isu berharga untuk para petarung-petarung dalam pemilihan walikota Bandung dikemudian hari.

Isu Pendidikan Murah

Membangun bangsa melalui enriching human lives (memperkaya hidup seseorang), merupakan isu yang sangat santer di Indonesia akhir-akhir ini, kejadian ini berlaku karena suatu kabupaten di Pulau Dewata yang dianggap miskin bisa menggratiskan sekolah-sekolah negerinya, sebetulnya isu ini adalah isu yang sangat baik digunakan untuk memenangkan politik dalam kota. Semua sektor bisa disinergikan dengan pendidikan, sebagai salah satu investasi human capital. Sebagai contoh banyaknya wisatawan mancanegara dari Malaysia ataupun dari negara lain yang datang ke Bandung bukan hanya untuk datang ke factory outlet, pasar baru ataupun mencicipi makanan Bandung yang khas dan beraneka ragam tapi banyak juga yang menanyakan bagaimana menyekolahkan anak-anaknya di Bandung yang terkenal dengan institusi-institusi pendidikan tingginya yang bonafide seperti ITB, UNPAD, UPI, UNPAR, UNPAS dll. Promoting Human Capital as a development leader (mempromosikan modal insan manusia sebagai pemimpin dalam pembangunan), merupakan salah satu isu yang bisa dijual untuk mengikat para wisatawan asing bukan hanya untuk membeli produk keras saja tapi bisa membeli produk ringan seperti jasa pendidikan.

Kota Bandung sebagai kota yang mengandalkan sektor jasa merupakan kota yang seharusnya mengandalkan kemampuan kotanya sebagai kota mandiri dari segi pendidikan dasar karena berpotensi menghasilkan investasi ekonomi yang sangat tinggi dari sektor ini. Pendidikan murah ini dapat dimulai dengan memberikan insentif untuk buku murah kemudian disusul dengan uang sekolah gratis. Membangun dunia pendidikan dalam suatu kawasan merupakan suatu pembangunan yang berlandaskan kepada pendekatan manusia sebagai obyek, memang tidak dapat dipetik dekat-dekat ini tapi pada masa depan akan terlihat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tersebut dapat berkembang untuk membangun kawasan tersebut.

Isu pendidikan murah yang diberlakukan guna mendukung program pendidikan dasar ini merupakan suatu program dalam meningkatkan daya saing masyarakat kota Bandung dengan kota-kota lain di Jawa Barat dan Indonesia, sebagai insan manusia yang unggul

Isu Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan

Bandung merupakan salah satu pilot proyek dari pemerintah pusat untuk pengentasan kemiskinan di Perkotaan bahkan laporannya-pun telah sampai ke PBB. Dalam laporan yang disampaikan tersebut pengentasan kemiskinan tersebut dilakukan dengan memperkuat institusi sosial pada masyarakat kawasan miskin, namun terdapat kelemahan yang sangat utama yaitu ternyata institusi sosial ini hanya dimanfaatkan oleh segelintir masyarakat miskin untuk mengembangkan dirinya secara individual, bukan memajukannya secara kolektif.

Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang menyetujui program MDG’s (Millenium Development Goals) pada akhir 2015 ini yang diprakarsai oleh Prof Jeffrey Sach’s, seorang professor di Earth Institute, University of California. Dalam program MDG’s itu ada beberapa point yang harus dicapai antara lain adalah pemeliharaan kesehatan, pendidikan dasar yang murah, serta pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan secara signifikan. Kemiskinan di Indonesia berdasarkan survey yang diadakan oleh BPS tingkat kemiskinan di Indonesia di pengaruhi oleh komoditi makanan seperti beras, gula pasir, minyak goring, telur dan mie instant sedangkan untuk bukan makanan dipengaruhi oleh biaya perumahan. Khusus untuk daerah perkotaan seperti biaya listrik, angkutan dan bahan bakar minyak. Jika isu ini dapat dielaborasi oleh para politisi maka dapat menghasilkan kemauan politik yang baik untuk para pemimpin wali kota ke depan.

Isu Transportasi dan Infrastruktur

Sebagai kawasan wisatawan dan kota jasa, Bandung pasti mengalami apa yang disebut dengan ledakan transportasi dan overlaps infrastruktur tata kota. Saatnya kota Bandung memiliki transportasi umum yang ramah pada “kocek” mahasiswa dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Karena selama ini transportasi di Bandung merupakan yang termahal setelah Jakarta dan Surabaya, dengan ruas jalan yang pendek-pendek serta semakin bertambahnya angkutan pribadi menyebabkan kesesakan terutama pada musim penghujung minggu atau pada masa liburan sekolah. Angutan Umum atau lazimnya dipanggil “angkot” merupakan sarana transportasi yang sangat memadai (bahkan dalam tulisan K.T Joseph seorang professor di Univesity of Malaya metoda angkot ini akan di buat di Kuala Lumpur, belajar dari Kota Bandung, namun dalam perjalanannya bahan bakar bensin akan diganti dengan bahan bakar gas yang lebih murah).

Infrastruktur dan tata kota, kota Bandung yang sangat semrawut merupakan isu yang sangat signifikan juga menjadi perhatian publik Bandung. Isu perelokasian pedagang kaki lima yang sampai saat ini belum juga rampung seperti contohnya perelokasian pedagang kaki lima Pasar Cicadas, Pasar Kiaracondong dll. Belum lagi gagalnya perelokasian PKL di pasar kosambi yang merupakan kawasan yang pernah direlokasi tapi ternyata gedung besar itu hanya menjadi saksi bisu para pedagang kaki lima yang kembali kejalanan, karena menolak direlokasi, karena tempatnya tidak pernah dikunjungi konsumen dan pemerintah tidak tegas menindak PKL yang masih berdagang di jalan Ahmad Yani. Selain PKL masalah yang dialami infrastruktur di Kota Bandung adalah tata ruang Kota yang tidak sesuai dengan fungsinya, sebagai contoh tempat usaha ditengah-tengah kawasan padat penduduk.

Isu Membina Kreatifitas Seni Masyarakat Bandung

Masyarakat Kota Bandung merupakan masyarakat yang unik dan merupakan penggiat seni terkemuka di Indonesia, banyak creator-kreator seni bearasal dari Kota Bandung, ambillah contoh baju-baju dari distro dan aneka musik yang berkembang pesat diseluruh kawasan Bandung. Para penggiat seni ini seolah-olah dilupakan oleh pemerintah Kota Bandung, padahal secara azas ekonomi masyarakat seni Bandung ini memiliki daya jual yang sangat besar di Indonesia bahkan mancanegara. Tapi ke-eksistensiannya seoalh-olah hanya sebagai pelengkap saja. Belum ada pembinaan yang baik kepada mereka untuk memasarkan inovasi seni mereka keluar.

Inovasi, invention dan kreatifitas masyarakat Bandung ini sudah mulai menggeliat ketika Bandung dijuluki sebagai parisj van Djava. Sehingga mental seni di dalam masyarakat Bandung bukan hanya pada produk-produk sandang saja, bahkan aneka makanan yang unik serta sedap banyak dijual di Bandung dengan aneka variasi rasa yang diberikan.

Isu Pengemis, Anak Jalanan dan Pengamen

Pengemis, pengamen dan anak jalanan merupakan fenomena kota-kota besar di Indonesia, usia mereka yang masih sangat produktif. Merupakan masalah yang harus ditanggulangi, betapa sayangnya pada usia 10-30 tahun mereka bekerja hanya mengemis, mengamen dan menjadi anak jalanan. Bukankah jika mereka memiliki pekerjaan atau pendidikan yang formal akan menjadikan manusia yang sangat berkualitas dan berguna untuk dirinya di hadapan kelak.

Banyak rumah-rumah singgah untuk anak jalanan ataupun masyarakat kurang beruntung ini dibuat oleh NGO-NGO yang notabene tidak berhasil karena pemerintah daerah tidak ketat untuk mengeluarkan aturannya, bahkan sudah ada perda yang mengatur untuk tidak melarang kegiatan-kegiatan tersebut namun sekali lagi pemerintah tidak menjalankannya secara berdisiplin, dan cenderung membiarkan hal tersebut terjadi, karena kekurangan personil.

Isu-isu sosio politik ini merupakan isu yang harus dihadapi Kota Bandung kedepan selain itu kota Bandung harus sanggup untuk menjadi etalase jawa barat sebagai provinsi terdepan. Calon walikota dan wakil walokta Bandung harus mampu mengelaborasi dan mensinergikan isu-isu ini sebagai starting point-nya untuk memecahkan melalui kampanye-kampanye program bukan hanya memaparkan data, tapi me-resolved persoalan-persoalan ini menjadi kekuatan politik ditambah dengan kemauan politik untuk memecehakan persoalan ini dikemudian hari.

Isu-isu sosio politik ini hanyalah gambaran umum tentang permasalahan di Kota Bandung yang memang tidak hanya bisa dipecahkan oleh masyarakat Bandung saja tapi harus bersifat menyeluruh termasuk peran serta pemerintah provinsi dan pusat .


[1] Dosen Tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara Universitas Padjajaran Bandung. Kandidat PhD di Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Posted in sosial politik | 6 Comments »

Cash Rebate di Malaysia BLT di Indonesia

Posted by yogi suprayogi sugandi on August 18, 2008

Beberapa bulan ini dunia sedang disibukkan dengan demonstrasi di seluruh negara-negara pengekspor ataupun pengimpor minyak, dengan semakin melambungnya kenaikkan harga BBM. Beberapa kebijakankan pun mulai dikeluarkan oleh beberapa negara di seluruh dunia. Tidak terlepas dari jiran kita Malaysia yang mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM sebesar 40% lebih dari rata-rata MYR 2.10 menjadi MYR 2.80 (atau sekitar IDR 8000/liter).

Untuk meredam demonstrasi yang berterusan, kebijakan yang sangat tidak populis ini pun diluncurkan sebagai bentuk kompensasi dari kenaikkan BBM. Programnya disebut dengan “rebate” atau mengembalikan uang subsidi berupa uang langsung. Sangat mirip dengan kebijakan di Indonesia yang menjadi polemik dari sebagian masyarakat Indonesia saat ini. Kenaikan BBM dunia mendapatkan dampak di Indonesia juga akhirnya pada akhir juli 2008 ini telah diumumkan bahwa keuntungan penerimaan negara melonjak fantastis menjadi sekitar Rp 1010 triliun hampir 30% kenaikan penerimaan itu dikarenakan naiknya pendapatan dari migas karena melonjaknya harga minyak dunia. Namun secara fantastis pemerintahan Indonesia juga harus membayar mahal dengan mengeluarkan belanja negara terutama dalam bentuk subsidi (pendidikan, pengentasan kemiskinan dan lain-lain). Subsidi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia cukup besar walaupun bentuk penyalurannya masih sangat kontroversial, karena menggunakan data-data yang sudah tidak valid, yaitu data kemiskinan pada tahun 2004.

Mengentaskan Kemiskinan Melalui Tahapan Waktu

Dalam mengentaskan kemiskinan ada 3 tahapan waktu yang harus dilihat secara rasional; pertama secara short term, dalam kasus-kasus short term (jangka pendek) ini tingkat kemiskinan yang dalam tulisan Sajogyo dikatakan sebagai masyarakat paling miskin. Masyarakat paling miskin ini adalah masyarakat yang dikategorikan sudah menuju tahap hunger (kelaparan) atau kekurangan gizi (asupan zat-zat makanan berkurang). Kejadian-kejadian ini biasanya berkaitan dengan kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah terpencil ataupun di kota besar namun dengan kondisi individu yang terasing dari kehidupan sosial akibat tekanan ekonomi. Pengentasan kemiskinan dalam tipikal ini harus diberi bantuan langsung berupa keperluan-keperluan makanan.

Pada tahapan yang kedua adalah dengan jangka waktu mid term (jangka menengah), pada jangka waktu kemiskinan ini masyarakat miskin sudah melalui tahapan hunger namun belum dapat melanjutkan kegiatan mendapatkan pendapatan yang layak sehingga mempersulit dirinya untuk maju. Pada masyarakat miskin seperti ini biasanya adalah masyarakat miskin yang memiliki pekerjaan tapi pendapatannya sangat kecil, hanya cukup untuk makan harian; contohnya dalam kategori ini adalah penjaja rokok, anak jalanan, pedagang kaki lima dll. Pengentasan kemiskinan dalam tipikal ini harus dibentuk suatu lembaga social di kalangan mereka dengan memperkuat lembaga sosial di kalangan mereka secara tidak langsung akan ada tindak balas terhadap kegagalan-kegagalan yang pernah dilakukan. Bantuannya dapat berupa bantuan micro finance ataupun bantuan keuangan langsung.

Tahapan terakhir adalah dengan melihat dengan jangka waktu long term (long term), pada jangka waktu ini masyarakat miskin sudah memiliki pendapatan tetap namun pendapatannya masih di bawah garis kemiskinan suatu kawasan. Karakteristik kemiskinan dalam bentuk ini biasanya adalah masyarakat miskin dengan contoh seperti pedagang kaki lima di pasar-pasar, buruh-buruh, petani, ibu-ibu rumah tangga yang pendapatan suaminya pas-pasan. Bentuk bantuan yang dapat diberikan pada tahapan miskin seperti ini adalah dengan memberikan kredit lunak yang jangka panjang dengan mendompleng pada institusi-institusi besar yang dapat melindunginya dari kegagalan.

Cash Rebate di Malaysia

Negara Malaysia merupakan negara pengeluar minyak seperti halnya Indonesia, Arab Saudi ataupun negara-negara lainnya. Pada awal juli 2008, Kerajaan Malaysia mulai mengeluarkan suatu kebijakan baru yang memang sangat tidak populis, sama seperti Pemerintah Indonesia ketika mengambil keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak menjadi 40% sebesar MYR 2.80 (Rp 8,000). Kenaikkan ini mendapatkan tentangan besar-besaran dari oposisi “pakatan rakyat” yang di ketuai oleh Anwar Ibrahim. Masyarakat miskin di Malaysia diperhitungkan menurut para ahli akan naik seiring dengan inflasi harga barang-barang yang tinggi.

Namun untuk mereduksi suatu kebijakan yang tidak populis tersebut Kerajaan Malaysia mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut dengan Program rebate. Program ini dengan mengedepankan subsidi yang tadinya untuk bbm dialihkan untuk mengembalikan subsidi ini kepada pemilik kendaraan. Rebate/subsidi/uang ehsan ini dapat diambil diseluruh kantor pos di Malaysia. Bagi mereka yg memiliki kenderaan seperti motor, mobil dengan cc rendah, van dan lain-lain serta kendaraan tersebut harus berstatus milik sendiri dapat mengambil uangnya sebesar MYR 150 (Rp 350,000) untuk motor (dengan kapasitas mesin 250cc ke bawah) dan MYR 625 untuk mobil (dengan kapasitas mesin 2000cc ke bawah) dalam 3 tahapan pembagian yang akan dibagikan pada 3 fase. Untuk fase pertama akan dimulai pada tanggal 1 April 2008 sampai dengan 31 Mei 2008 dan diambil pada tanggal 14 Juni 2008 sampai dengan 31 Maret 2009. Untuk fase kedua akan dibagikan pada tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan 31 Maret 2009, dan dapat diambil pada tanggal 1 July 2008. Sedangkan untuk fase yang terakhir, akan dibagikan pada tanggal 1 April 2008 sampai dengan 31 Maret 2009, dan dapat diambil pada tanggal 1 August 2008. Pembagian 3 tahap subsidi rebate tersebut mirip-mirip dengan Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan di Indonesia.

Kebijakan ini diperuntukkan bagi masyarakat dengan pendapatan yang rendah yang memiliki kendaraan seperti motor, kendaraan umum, ataupun mobil pribadi dibawah 2000 cc. Kebijakan Kerajaan Malaysia ini dianggap dingin oleh rakyat Malaysia, hasil serapan dari masyarakat sendiri sangat rendah hanya sekitar 40%. Namun kebijakan ini sangat tepat sasaran yaitu kepada pengguna bbm yang merasa dirugikan oleh kenaikkan harga bbm yang sangat tinggi tersebut.

BLT di Indonesia

Bantuan Langsung Tunai atau bisa disebut-sebut dengan BLT merupakan program lanjutan dari pemerintah republik Indonesia akibat kenaikkan harga BBM pada tahun 2005. data yang digunakan dalam mengklasifikasi BLT ini menggunakan data SUSENAS pada tahun 2004. kebijakan ini berupa pemberian dana sebesar Rp 300,000 untuk 3 bulan. Jika dilihat dari dari PLI (Poverty Line Indeks) atau indeks garis kemiskinan pada tahun 2007 dengan kisaran Rp 187.942 untuk di kota sedangkan Rp 146.837 untuk di desa. Memang bantuan langsung tunai ini cukup untuk membantu masyarakat miskin yang sedang membutuhkan dana akibat kenaikkan harga-harga barang di Indonesia, terutama sembako. Masyarakat miskin sangat terbantu untuk jangka masa pendek. Namun untuk jangka masa panjang program ini tidak terlalu signifikan membantu, namun pemerintah Indonesia mengeluarkan jurus baru dalam bentuk program yang terpadu dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri 2008) yang dikoordinir langsung oleh Menteri Kordinator Kesejahteraan Sosial. Program ini terdiri dari beberapa program yang bersifat jangka panjang. Pengentasan kemiskinan melalui program ini secara signifikan sangat membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Berbeda dengan bantuan langsung tunai, program ini hanya cukup untuk mengurangi beban harian.

Beban harian berupa kenaikkan bbm dan tingkat inflasi tinggi yang ada dalam kehidupan harian masyarakat sangat miskin ini menjadikan masyarakat miskin semakin miskin, namun dengan bantuan langsung tunai ini yang hanya bersifat sementara untuk meredam gejolak kenaikkan harga barang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Karena bagi masyarakat dengan pendapatan dengan Rp 190.000/bulan dengan bantuan sebesar Rp 100.000 sangat berarti untuk menjalankan kehidupan hariannya


[1] Dosen Administrasi Negara, FISIP UNPAD.

Posted in Kemiskinan Kota | 10 Comments »

Kredit Usaha Kecil yang Ramah terhadap Perempuan

Posted by yogi suprayogi sugandi on August 18, 2008

Abstrak

Tulisan ini akan memaparkan pemanfaatan keunggulan semasa pemilihan kepala daerah yang lalu dimana pasangan hade menurut survey lebih banyak didukung oleh kaum perempuan. Untuk itu perlu dimanfaatkan dukungan ini dengan memberikan suatu program yang ramah terhadap kaum perempuan, berupa program kredit kecil untuk kaum wanita. Tulisan ini mengadopsi pemikiran dari Mohd Yunus pemenang nobel perdamaian pada tahun 2006 lalu, serta mencoba mewujudkan program pengentasan kemiskinan di dunia (Millenium Development Goals/MDG’s) dalam program “eradicating poverty in 2025” namun di Indonesia berusaha mewujudkannya pada tahun 2015 ini. Program kredit kecil yang ramah terhadap wanita ini merupakan kredit yang diberikan kepada usaha-usaha kecil dan menengah, melalui industri rumah tangga yang melibatkan institusi sosial yang diisi oleh wanita-wanita yang ingin meningkatkan pendapatannnya untuk membantu keluarga, dengan jangka waktu pengembalian pendek dan dibantu fasilitator dari pihak pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat.

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah di jawa barat yang belum lama ini baru selesai telah meninggalkan suatu fenomena baru bagi masyarakat jawa barat. Fenomena ini berupa dukungan dari masyarakat jawa barat yang sangat tinggi, terutama dukungan terhadap calon yang mengusung perubahan terhadap masyarakat jawa barat. Sementara itu visi dan misi Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade) adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera”. Setelah mengetahui berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat Jabar, seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, ekonomi, kerusakan lingkungan hidup, Hade berusaha merealisasikannya melalui beberapa aktivitas yang dapat dirasionalisasikan dan mencoba mengaplikasikandengan ketertinggalan Provinsi Jabar dapat dikurangi, mampu bersaing dan unggul dibandingkan dengan provinsi lain. Beberapa program yang telahpun disiapkan seperti program unggulan, seperti jaminan kesehatan dan pendidikan, birokrasi yang bersih. Dengan jaminan kesehatan, APBD akan menanggung biaya pengobatan masyarakat di puskesmas. Sedangkan jaminan pendidikan, yaitu seluruh anak-anak yang tidak mampu akan dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan sejak SD sampai SMA. Mereka juga berupaya untuk menciptakan birokrasi yang amanah dan profesional, serta responsif dan kompetitif, membangun ekonomi kerakyatan, dan membangun Jabar sebagai agropolitan. Hal lainnya, meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan kelautan, pembangunan infrastruktur, serta mengembangkan energi dan pengelolaan sampah dan limbah.

Salah satu program yang sangat menarik dari pemaparan dari visi dan misi Hade ini adalah membangun ekonomi kerakyatan sebagai salah satu jawaban untuk mengentaskan kemiskinan di jawa barat yang masih sangat menghantui sebagian masyarakat jawa barat. Aksi kemiskinan di jawa barat masih berupa kemiskinan di karenakan oleh budaya kemiskinan. Dalam tulisannya Oscar Lewis (1987) menuliskan bahwa budaya kemiskinan lebih berkaitan dengan hubungan budaya antara kaum miskin itu sendiri dan lebih bersifat kepada sifat-sifat manusia itu sendiri seperti kemalasan, kurang disiplin dan sifat-sifat lain yang berkaitan dengan kebudayaan seseorang sehingga menyebabkannya menjadi miskin.

Untuk melawan budaya kemiskinan itu sendiri salah satu cara utamanya adalah dengan membangun institusi sosial di masyarakat miskin itu sendiri. Dengan terbangunnya masyarakat miskin yang memiliki sifat-sifat negatif tersebut melalui kerja sama dalam bentuk tim-tim kecil sehingga tercipta elaborasi antara karakteristik masyarakat miskin yang memiliki sifat negatif dengan masyarakat miskin yang memiliki sifat positif.

Kemudian salah satu bentuk kemiskinan yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia adalah kemiskinan struktural. Dalam tulisannya Kerbo, Harold. R (2003) menjelaskan bahwa struktur daripada negara atau pemerintah (memberikan dorongan terhadap ekonomi dan politik) di tempat masyarakat miskin ini sehingga menyebabkan seseorang itu menjadi miskin. Untuk melawan kemiskinan struktural ini adalah dengan good government governance melalui perbaikkan nilai-nilai pelayanan publik bagi masyarakat miskin.

Pemenang Nobel dan MDG’s tentang Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

Muhammad Yunus (2007) dalam bukunya ”Banker to The Poor; The Story of The Grameen Bank” menuliskan pada tahun 1977 budaya masyarakat Bangladesh masih belum menerima jika seorang perempuan menjadi pengusaha untuk membantu keluarga. Namun Mohd Yunus memutuskan untuk memanfaatkan bank milik pribadinya untuk memberikan pinjaman lunak kepada perempuan dengan persiapan mengenal lebih dekat karakteristik berdasarkan gender. Dalam experimen yang dilakukan oleh Muhd Yunus memperlihatkan bahwa perempuan lebih mengambil berat perhatiannya terhadap pembangunan keluarga, karena biasanya perempuan memiliki mimpi yang sangat tinggi terhadap keluarganya untuk keluar dari kemiskinan berbanding dengan lelaki yang lebih menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak membangun keluarga seperti membeli rokok atau uangnya dipakai hal-hal yang tidak dapat digunakan untuk membangun keluarga.

Jeffrey Sachs sebagai salah seorang profesor di University of Columbia dan juga direktur Earth Institute yang kemudian karirnya melonjak menjadi staf ahli Koffi Anan bagian pembangunan ekonomi, mengasaskan untuk mengentaskan kemiskinan pada tahun 2025, dalam bukunya ”The end of peverty; how we can make it happen in our life time”. Dalam tulisannya Jeffrey menuliskan tentang beberapa aksi kemiskinan di belahan dunia ini mulai dari Eropa, Amerika, Asia dan Afrika. Pola-pola yang digambarkan oleh Jeffrey menggambrkan bahwa kemiskinan di banyak benua lebih di liputi oleh perempuan karena perempuan dan keluarga selalu menjadi korban dari keadaan ekonomi yang carut marut.

Perempuan mempunyai peran strategis dalam kehidupan berkeluarga. Selain sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak, perempuan seringkali juga pencari nafkah. Secara absolut, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Gejala jumlah perempuan pengusaha lebih sedikit dibanding laki-laki tersebut diduga karena adanya diskriminasi dalam pola pemberian kredit ternyata tidak benar. Fenomena perempuan pengusaha (formal) yang tidak banyak mengalami peningkatan tidak bisa dibiarkan terus menerus. Oleh karena, kaum perempuan sangat cocok bekerja sebagai pengusaha (enterpreneur), khususnya sektor perdagangan.

Hasil penelitian di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan bahwa jumlah perempuan pengusaha kecil (informal) cukup banyak di daerah tersebut, namun perempuan pengusaha formal yang mendapat atau pernah mengajukan kredit ke bank jumlahnya sedikit. Karena sebagian besar perempuan pengusaha tersebut berstatus pengusaha informal dengan skala usaha sangat kecil (micro enterpreneur) dan mereka tidak mempunyai aspek legalitas memadai yang dibutuhkan sebagai persyaratan dalam pengajuan kredit ke bank.

Secara legalitas dan regulasi perbankan (policy legality) tidak ditemukan adanya diskriminasi gender pada prosedur dan persyaratan calon debitur perbankan, khususnya pada bank BNI, BRI, bank Mandiri dan BPD. Banyak kepemilikan pengusaha terdaftar adalah laki-laki (suami), meskipun pengelolaan perusahaan adalah perempuan, sehingga jumlah perempuan pengusaha formal sangat sedikit. Persetujuan dari suami/istri tidak hanya berlaku bagi pemohon kredit perempuan pengusaha, melainkan berlaku pula bagi laki-laki pengusaha.

Pemohon kredit perempuan tidak harus nasabah bank tersebut. Beberapa bank yang mensyaratkan untuk menjadi nasabah terlebih dahulu jika ingin mengajukan kredit dalam jumlah besar (diatas 50 juta rupiah). Pengajuan kredit yang secara administratif dan legalitas sudah memenuhi persyaratan tidak pasti disetujui pihak bank. Disetujui atau tidaknya pengajuan kredit juga tergantung pada faktor internal bank. Analis kredit akan lebih cermat dalam menyeleksi persyaratan dan prosedur apabila yang mengajukan kredit adalah si istri (perempuan).

Dari berbagai kesimpulan dalam penelitian beberapa rekomendasi dapat dikemukakan antara lain: pertama, diperlukan adanya kebijakan khusus gender (gender specific policies), agar supaya antar lintas sektor ditetapkan kebijakan yang memudahkan perempuan pengusaha memperoleh aspek legalitas usaha; ke dua, kredit usaha seharusnya dibedakan dalam dua kategori yaitu kredit kecil (50 juta rupiah ke bawah) dan kredit besar (kredit diatas 50 Juta rupiah). ke tiga, besar kecilnya kredit tidak tergantung apakah mereka termasuk kategori pengusaha kecil atau pengusaha besar melainkan tergantung dari prospek usaha pengusaha, kemampuan membayar dan nilai agunan yang dimiliki pengusaha; ke empat, perlunya sosialisasi peraturan dan prosedur pengajuan kredit, khususnya kepada pengusaha sektor informal untuk didorong agar lebih dipermudah memperoleh legalitas usaha dan kesempatan memperoleh kredit non program dan ke lima, analisis terhadap berbagai macam kebijakan, baik makro atau kebijakan khusus gender hendaknya mempertimbangkan bahwa kegagalan kebijakan terjadi pada tahap implementasi.

Pemerintah perlu membekali kemampuan kepada pelaku kebijakan, peningkatan kemampuan baik pada sumber daya manusia, perangkat kelembagaan maupun kepekaan dan kesadaran para pengambil kebijakan. Sehingga, Kepekaan tentang sensitivitas gender bagi para analis kredit (account officer), para pelaku implementasi di lapangan dan asosiasi pengusaha sangat dibutuhkan.

Pemberdayaan Perempuan melalui Modal Usaha Mandiri

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife; 1995). Pemberdayaan juga menunjukan pada suatu usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial dalam Swift dan Levin (1987). Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport; 1984).

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al; 1994). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-baran dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagi tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Oleh karena itu pemberdayaan perempuan merupakan salah satu keutamaan dalam meningkatkan jumlah pekerja produktif untuk mengejar misi Hade dalam 3 tahun tentang 1 juta lapangan pekerjaan. Pembangunan institusi sosial dalam pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan :

1. Membentuk kelompok-kelompok kecil di pengajian bulanan ibu-ibu di masijd-masjid terutama di kawasan-kawasan yang masih memiliki nilai-nilai agama yang tinggi.

2. Membentuk jejaring sosial perempuan masyarakat desa melalui kelompok-kelompok kecil di dalam dusun atau pada tingkat rukun warga.

3. Membangun “human capital” untuk memperkuat “enriching human lives” melalui program pendidikan bagi institusi sosial tentang bagaimana membuat suatu usaha mandiri yang berdasarkan kelompok usaha kecil.

Kerangka 1 juta lapangan kerja di Jawa barat sangat mungkin terjawab dengan mengedepankan masyarakat perempuan yang selama ini belum produktif untuk membantu keluarganya. Dengan target sekitar 60% untuk meningkatkan usaha bagi kaum perempuan atau sekitar 600.000 jiwa maka akan mempermudah peningkatan lapangan pekerjaan.

Peranan bank-bank pemerintah yang sudah mulai banyak di pelosok jawa barat juga menjadi modal awal untuk membangun program ini. Selain bank juga dapat diberdayakan kantor-kantor pos terdekat dengan mekanisme pengaturan tertentu seperti penyaluran dana saat Program Bantuan Langsung Tunai tahun 2008 ini. Lembaga-lembaga keuangan ini selain sebagai tempat untuk mendapatkan penjelasan mengenai bentuk kredit usaha yang sesuai dengan kawasan industri kecil. Semisalnya jika kawasan tersebut adalah penghasil rotan, maka dikembangkanlah budidaya tanaman penghasil rotan ataupun dapat membuat kerajinan dalam usaha kecil. Sehingga usaha-usaha meningkatkan pendapatan tidak hanya dalam industri tapi juga pengolahan lahan menjadi produktif.

Dalam beberapa program pengentasan kemiskinan di Indonesia dalam catatan penulis hanya beberapa program saja yang berusaha melatih warga miskin untuk belajar dalam pembuatan permohonan pengajuan pinjaman dana. Aspek terpenting dalam program Hade ini kedepan harus mampu melatih masyarakat miskin untuk menyusun suatu proposal yang sederhana namun dapat meyakinkan pihak peminjam untuk memberikan dana modal usaha. Karena aspek dari pengentasan kemiskinan ini seseorang individu harus mampu membuka wawasan dan mengenal potensi daerahnya untuk kemudian dikembangkan dengan bantuan pemerintah Jawa Barat.

Pengembalian Kredit dan Sangsi yang Mendidik

Penulis selama ini memperhatikan beberapa program pengentasan kemiskinan selalu gagal di tingkat masyarakat karena beberapa hal. Dalam temuan awal dalam Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Bandung yang dilakukan oleh penulis lihat Yogi (2005) ditemukan bahwa hampir 70% masyarakat miskin kota tidak mengembalikan dana pinjaman tersebut karena uangnya telah banyak digunakan untuk keperluan harian atau usahanya bankrut karena kehabisan dana.

Untuk mengantisipasi pengembalian kredit tersebut diperlukan badan fasilitator yang bertugas memberikan penyuluhan, pengayoman dan tindakan. Penyuluhan dan pengayoman dapat dilakukan dengan mengutus fasilitator yang bertugas memberikan pengertian-pengertian terhadap masyarakat tentang perlunya keberterusan usaha tersebut dan memperbesarkannya lagi untuk keberlangsungan hidup mereka kedepan. Pembesaran usaha dan keberterusan usaha adalah aspek terpenting setelah masyarakat mendapatkan modal usaha. Pada masa inilah penyuluh sebagai orang yang ahli dalam mengusahakan suatu usaha dapat masuk ditengah-tengah kelompok masyarakat miskin untuk memberikan bantuan mempertahankan usaha masyarakat miskin ini.

Pengayoman adalah suatu bentuk memberikan jaringan-jaringan usaha yang sudah diadakan oleh perempuan-perempuan untuk memperluas usahanya. Perluasan usaha ini dimaksudkan agar membangun usaha tersebut menjadi besar melalui jaringan-jaringan dari pengayom. Para pengayom ini sebaiknya adalah masyarakat pengusaha yang memiliki akses dalam dunia usaha. Masyarakat pengusaha yang sudah mapan dalam dunia usaha dapat membantu para perempuan-perempuan ini juga dengan bentuk kerjasama usaha yang saling menguntungkan ke 2 belah pihak. Karena dengan membangun jaringan yang sangat luas kebertahanan dari arus kompetisi akan terhindari dan dapat di –eliminir sedikit mungkin.

Terakhir dan yang paling terpenting adalah fasilitator tindakan, tindakan ini berupa sangsi yang mendidik. Gunanya tindakan ini sebagai antisipasi kegagalan program. Karena berhasil atau tidaknya suatu program dilihat dari sejauh mana tujuan dan hasil akhirnya sesuai dengan pengharapan atau tidak (Grindlle:1997). Tindakan juga dilakukan oleh orang yang berpengaruh di kantong-kantong kelompok, sebagai contoh adalah para ustad yang memimpin pengajian-pengajian ibu-ibu atau ketua kampung yang paling disegani oleh para perempuan-perempuan, ataupun kepala-kepala kawasan yang seperti ketua dusun, ketua RW/RT, ataupun pemuka adat tempatan.

Kesimpulan

Pemanfaatan dukungan politik yang besar dari kaum perempuan dalam pemilihan kepala daerah pada 2008 lalu harus dimanfaatkan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk mendapatkan simpati dan kemauan masyarakat perempuan untuk maju. Karena hanya dengan dukungan yang sangat signifikan maka keberhasilan program akan wujud.

Program pengentasan kemiskinan yang semakin banyak di Indonesia sepatutnya juga menambah unsur-unsur masyarakat yang termarjinal untuk dimajukan sebagai kaum yang dapat dimajukan. Pemberian kredit usaha kecil ini sebagai salah satu adopsi dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang pernah diadakan di belahan dunia ini seperti Bangladesh yang nyata-nyata cukup efektif dan menjadikan keberhasilan ini sebagai contoh bagi Hade untuk melangkah maju dengan program-program yang sesuai dengan akar umbi yang mendukung, dengan tidak melupakan juga masyarakat yang tidak mendukung untuk pada akhirnya memajukan jawa barat sebagai propinsi yang termaju di Indoneia.

Daftar Pustaka

BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial (2002), Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002, Jakarta: BPS

Cox, David (2004), “Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in the Asia-Pacific Region” makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia,, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret

DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley (1992), Social Work: An Empowering Profession, Boston: Allyn and Bacon

Grindle, M.S., 1980. Politics and Policy Implementation in Third World, Policy Content and Context in Implementation. Princeton, New Jersey : Robert R. Mayer.

Ife, Jim (1995), Community Development: Creating Community Alternatives,Vision, Analysis and Practice, Longman, Australia,

Kieffer, C. H., Citizen Empowerment: A Developmental Perspective, Prevention in Human Service, Vol. 3, USA, 1984

Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, Santos H. Hernandez, The Integration of Social Work Practice. Wadsworth, Inc., California, 1994

Rappaport, J., Studies in Empowerment: Introduction to the Issue, Prevention In Human Issue, USA, 1984

Suharto, Edi (1997), Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS

——–, (2004), “Social Welfare Problems and Social Work in Indonesia: Trends and Issues” (Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Kecenderungan dan Isu), makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret

——–. dkk., (2004), Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia, Bandung: STKSPress

Swift, C., & G. Levin, Empowerment: An Emerging Mental Health Technology, Journal of Primary Prevention, USA, 1987

Yogi, S, Sugandi., Urban Poverty Alleviation Program: Comparative Study in Bandung, Indonesia and Kuala Lumpur, Malaysia. (proceedings in International Conference of Asia Pacific Sociological Association). Penang, 25 Oktober 2007


* Dosen Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia. Dosen tamu di Jurusan Antropologi dan Sosiologi, Fakultas Sastra dan Sains Sosial, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Anggota tetap dan research fellows di asosiasi sosiologi Asia Pasifik dan Internasional (APSA dan ISA).

Posted in Kemiskinan Kota | Tagged: | 5 Comments »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.